TatarSukabumi.ID - Pemilihan Kepala Desa Siklus kedua gelombang II Kabupaten Sukabumi dalam waktu dekat akan digelar.
Tahapan pembukaan pendaftaran bagi bakal calon Kepala desa di Pilkades yang diikuti 71 Desa di 38 kecamatan se-kabupaten terluas kedua di Jawa Bali akan dimulai pada 3 hingga 13 Juli 2023 mendatang.
Sementara itu, puncak perhelatan hari pencoblosan pemilihan Kades agendanya akan dilangsungkan pada 24 September 2023.
"Kita berharap persiapan Pilkades tahun 2023 lebih leluasa waktunya ketimbang Pilkades 2022, (sehingga) Kita bisa menyiapkan seluruh tahapan ini dengan sebaik-baiknya," hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gungun Gunardi, kepada TatarSukabumi.ID di Gedung Pendopo Sukabumi, Selasa (28/02).
BACA JUGA : BMKG mencatat 69 Gempa Sepanjang Februari 2023
Menurut Gungun, terdapat sejumlah ketentuan baru yang menjadi regulasi dalam pesta demokrasi tingkat desa ini.
"(Dengan) perubahan ketentuan itu semoga bisa mengantisipasi berbagi hal. Karena pelaksanaan Pilkades siklus kedua gelombang II waktu penyelenggaraanya hampir berdekatan dengan pelaksanaan pemilu baik Legislatif maupun Pilpres," jelas Gungun.
Disinggung terkait teknis kepanitiaan Pilkades, mantan Kabag Tapem Setda menjelaskan bahwa nantinya bentuk kepanitiaan pilkades terdiri dari panitia Kabupaten dan Panitia tingkat Desa yang juga melibatkan unsur Forkopimcam.
"Untuk kewenangan dan teknis kepanitiaan, camat dan kasi Binwas akan diberikan bimtek oleh DPMD, dan selanjutnya mereka berkewajiban melaksanakan bimtek kepada Panwas, Panitia Pilkades dan juga BPD," terangnya.
Selanjutnya sambung Gungun, Camat secara berjenjang bisa mensosialisikan terkait mekanisme Pilkades serentak Kabupaten Sukabumi 2023 baik kepada bakal calon Kades, tim sukses maupun masyarakat Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh.
BACA JUGA : Roasting di Kecamatan Cibadak Launching Gerimis dan Laskar Pelangi
Terkait dukungan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak oleh Pemkab Sukabumi, Gungun mengaku belum bisa memastikan jumlah anggaran yang akan digelontorkan pemerintah daerah dari APBD.
"Sementara sudah kita rancang, tetapi indeks (anggaran) itu akan muncul ketika sudah jelas jumlah daftar pemilihnya, soalnya hari ini belum dimulai untuk pendataan," terang Kadis.
"Sepertinya, bila melihat trennya bisa saja berubah, jadi lebih banyak pemilihnya dan hal tersebut akan mempengaruhi dari jumlah kertas suara, undangan dan tempat pemilihan suara (TPS). Untuk TPS masih menggunakan pendekatan pandemi walaupun PPKM sudah dicabut tapi kebijakan pandemi-nya belum dicabut," beber Gungun.(*)
