TatarSukabumi.ID - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi duduk bareng bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi membahas program kerja KNPI di tahun 2020, Rabu (29/1/2020).
Dalam rapat kerja di markas KNPI Kabupaten Sukabumi di Cisaat, Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi Reggy Afriansyah mengatakan sejumlah pembahasan program kerja dibahas bersama Ketua Komisi IV Hera Iskandar dan jajarannya.
"Saya apresiasi sekali atas kunker anggota DPRD karena ini merupakan sejarah pertama kali legislatif datang di kantor KNPI.
"Kami menyampaikan beberapa program tapi ada 2 poin penting yang kita dorong yaitu Perda kepemudaan untuk segera terwujud sebagai payung hukum agar pemuda lebih terarah dan terakomodir, dan yang kedua adalah indeks pembangunan pemuda kami usulkan," ungkap Reggy, Rabu (29/1).
BACA JUGA : Duet DPRD dan KONI Kabupaten Sukabumi Bahas Program dan Anggaran Olahraga
Lebih jauh, Ketua KNPI termuda se-Indonesia menyatakan apresiasi atas support yang diberikan DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah turut serta mendorong terbitnya Perda Kepemudaan.
"Ketua komisi menyatakan, pembahasan Perda Kepemudaan sudah masuk Dan insyaallah akan dilaksanakan di triwulan pertama 2020. Tidak hanya support dari legislatif kami berharap eksekutif harus sama sama mendukung terwujudnya Perda ini," harapnya.
Disinggung anggaran kerja KNPI Kabupaten Sukabumi di tahun 2020, Reggy mengatakan ada kenaikan 200 juta rupiah.
"Angaran hari ini masih di 850 juta, kami mengajukan anggaran di 2020 sebesar 1,9 Milyar namun barusan keluar angka 1,050 Milyar mudah mudahan tidak ada perubahan." tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar kepada awak media menyatakan harapan besar kepada KNPI untuk bisa lebih banyak mencetak generasi muda unggul Sukabumi.
"Pemuda ini ada dalam segala sektor, saya ingin pemuda menjadi agen perubahan di Sukabumi. Saya ingin KNPI bisa melahirkan pemuda yang kritis, kreatif dan enerjik.
"Saya pikir dibawah kepemimpinan bung Reggy KNPI sudah cukup berhasil hanya saja pemerintah daerah perlu lebih mendorong lagi baik itu dari segi anggaran maupun pasilitas." tegasnya. (*)
