TatarSukabumi.ID - PLN menjalankan langkah taktis melaksanakan intruksi Presiden RI Joko Widodo dalam kaitan kebijakan pembebasan pembayaran listrik kepada 24 juta pelanggan berdaya 450 Volt Ampere (VA) dan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan penerima subsidi berdaya 900 VA.
Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020 sebagai tindakan konkrit serta kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, PLN telah menyiapkan pelaksana teknis bagi pelanggan PLN yang masih menggunakan KWH meter pascabayar maupun pelanggan prabayar ( token).
BACA JUGA : Kondisi Terkini Jembatan Penghubung Palabuhanratu - Surade
“Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan teknis atas kebijakan Bapak Presiden," kata Zulkifli.
"Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi di PLN ada dua jenis, yakni yang memakai kWh meter pascabayar dan prabayar atau menggunakan token," sambung Dia.
"Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran," jelas Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.
BACA JUGA : PLN Gratiskan Tagihan Listrik Hingga Juni 2020
Masih kata Zulkifli, untuk pelanggan prabayar akan diberi token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi terhitung dari tiga bulan terakhir.
“Saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem.
"Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya. Mekanismenya kami buat yang paling mudah dan mungkin, sehingga tidak menyulitkan pelanggan." jelasnya.
BACA JUGA : Gas Elpiji Subsidi Langka di Sukabumi, Ternyata Ini Penyebabnya, Ardiana : Kita Laporkan Jika Ada Agen Nakal
Untuk pelanggan yang terlanjur telah membeli token, token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan, "Jadi token yang telah dibeli tidak hilang," kata Zulkifli.
Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut, sambung Zulkifli, adalah untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi Covid-19.
"Harapan kami, ini bisa meringankan ekonomi untuk masyarakat ditengah menghadapi pandemi virus covid-19.″ pungkasnya.(*)
