TatarSukabumi.ID - Anggota DPR Komisi VII Ribka Tjiptaning menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Acara dilangsungkan di Rumah Aspirasi Ribka Tjiptaning, Jalan Pelabuhan II Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Sukabumi, Minggu (11/4/2021).
Dalam acara ini, Ribka Tjiptaning tampung keluh kesah dan aspirasi 7 elemen keterwakilan masyarakat Sukabumi meliputi keterwakilan Petani, Buruh, Perawat, Guru, Nelayan, Santri, dan kalangan Pers.
"Sosialisasi seperti ini sebenarnya sudah biasa, namun hari ini sengaja Kita mix, ada beberapa kalangan sekaligus dalam sosialisasi ini mulai dari wartawan, guru, petani, perawat, buruh dan elemen lain.
"Aku menemukan banyak aspirasi, masalah tambang lah, masalah hama, masalah pupuk yang langka, padahal Pemerintah gak kurang-kurangnya kasih pupuk tapi kemana larinya," ungkap Ribka Tjiptaning kepada TatarSukabumi.ID, Minggu (11/4).
BACA JUGA : Taman Gunung Wayang Sukabumi Destinasi Wisata Wajib Dikunjungi
Meski sejumlah aspirasi yang disampaikan keterwakilan rakyat Sukabumi tidak masuk dalam Komisi VII yang dipegangnya di DPR, wanita yang menjadi kepanjangan tangan masyarakat Sukabumi di Gedung Senayan dengan lingkup tugas membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup, mengaku akan membawa seluruh aspirasi ke Gedung DPR.
"Ini masukan yang luar biasa, misalnya dari guru swasta, ternyata (kesejahteraannya) jauh dengan yang (guru) negeri, memang aku bukan komisi X tapi akan aku sampaikan ke teman satu Fraksi (PDI Perjuangan) untuk memperjuangkan mereka semua," tukasnya.
Disinggung soal isu impor beras yang akan dilakukan Pemerintah RI, Ribka Tjiptaning secara tegas menyatakan Partai Berlambang Kepala Banteng menolak kebijakan impor beras.
"Sikap kita PDI Perjuangan tetap menolak impor beras," tegasnya.
BACA JUGA : Pantai Taman Pandan Sukabumi Sensasi yang Jarang Ditemukan di Pantai Manapun
Lebih jauh kepada TatarSukabumi.ID Ribka menyatakan sesuai intruksi dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan memiliki konsep Kedaulatan Pangan bukan Ketahanan Pangan.
Dalam konsep Kedaulatan Pangan, jelas Ribka, bila keterbutuhan akan beras tinggi namun ketersediaan berbanding terbalik, maka masyarakat bisa merubah perilaku, baik dalam konsumsi makanan maupun perilaku dalam menanam hasil pertanian selain padi (beras).
"Bu Mega ngomong ke saya Kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan. Dalam ketahanan pangan kalau habis beras itu kita bisa impor darimana saja, beda dengan kedaulatan pangan, misalnya beras itu habis bagaiman kita berpikir selain beras apa ya penggantinya, bisa umbi, singkong, atau sebagainya," jelasnya.
BACA JUGA : Kemenag Keluarkan ketentuan Sedikit Berbeda dari Ramadhan Biasanya, MUI Kabupaten Sukabumi Sepakat
Disinggung lebih jauh, langkah yang telah diambil PDI Perjuangan guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, Ribka Tjiptaning angkat suara.
"Perintah Ibu (Megawati) untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan, lahan lahan kosong dimanfaatkan untuk menanam selain beras yang (pertumbuhannya) cepat," ungkap Ribka.
"Karena kalo kondisi di Bulog (beras) Kita menipis, bisa cepat (tertanggulangi)," sambung Dia.
"Jadi kalau sikap PDI Perjuangan bukan menunda impor beras, tapi menolak," tandasnya.(*)
