Pandangan Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi Terhadap RPJMD Penjabaran Visi Misi Marwan - Iyos

Jumat, 09 April 2021 - 03:11 WIB
Pandangan Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi Terhadap RPJMD Penjabaran Visi Misi Marwan - Iyos
Pandangan Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi Terhadap RPJMD Penjabaran Visi Misi Marwan - Iyos

TatarSukabumi.ID - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi misi dan program seorang Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik wajib menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dalam RPJMD juga tertuang seluruh program Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sekaligus memperhatikan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

BACA JUGA : Jelang Reposisi Pejabat Pemkab Sukabumi, Marwan : Pejabat Tidak Mau Berubah Pindahkan

Dalam waktu dekat ini dibawah kepemimpinan Kepala Daerah, Marwan Hamami, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi akan mengekspose RPJMD 2021-2026.

Hal tersebut diatur dalam regulasi yang menyatakan, dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 harus telah ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dilantik.

Selanjutnya RPJMD yang dikeluarkan Bupati Sukabumi ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi.

Jelang RPJMD Kabupaten Sukabumi, DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi melibatkan seluruh pimpinan Fraksi.

"Tadi kita rapat gabungan membahas  RPJMD yang sudah diberikan pemerintah daerah dalam visi misi bupati untuk lima tahun kedepan.

"Guna mensupport dengan sisa 10 hari, maka disiapkan rapat penjadwalan pembahasan untuk memaksimalkan fungsi rapat agar menghasilkan RPJMD yang benar sesuai diharapkan masyarakat," ungkap Yudha Sukmagara, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/4/2021).

BACA JUGA : Sorotan Kabiro Kesra Jabar Barnas Adjidin Jelang Mutasi Calon Pejabat Penting Pemkab Sukabumi

Menurut Yudha, DPRD Kabupaten Sukabumi akan mendukung visi misi Bupati Sukabumi terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Namun demikian, sambung Yudha, sejumlah isu-isu strategis kabupaten Sukabumi nantinya akan menjadi pokok pikiran DPRD untuk selanjutnya bisa dimasukkan kedalam RPJMD.

"Jadi kita akan bahas selama 10 hari kedepan, sampai tanggal 16 sesuai amanat undang-undang dan peraturan menteri bahwa RPJMD harus selesai bulan Juni 2021," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA : Kapolri Minta Maaf dan Cabut Telegram Larangan Media Tayangkan Kekerasan Polisi

Lebih jauh Yudha menyatakan, sesuai ketentuan Penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, sehingga DPRD melakukan pembahasan program strategis pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.

"Tadi dibahas pula mengenai mega project nasional seperti jalan tol, double track kereta api dan bandara yang
nanti akan dilekatkan pada RPJMD.

"Kita berharap dengan pembangunan mega proyek nasional di Sukabumi dapat meningkatkan daya ungkit ekonomi," sambung Dia.

"Nah itu pun (RPJMN) harus dikorelasikan kedalam RPJMD yang sudah diajukan bupati dan wakil bupati sesuai dengan visi misinya," terang Yudha.

BACA JUGA : Pertama di Sukabumi Perumahan Gunung Walat Green Hill Cibadak Latih Warga Jadi Pemadam Kebakaran

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Mohamad Sodikin, kepada TatarSukabumi.ID menyatakan, Fraksi PKS akan memberi warna pokok pikiran dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026.

"Tentunya berdasarkan basis analisis data, memberikan pendalaman, baik dari aspek pendekatan, politis, yang tentunya mengacu pada visi misi pasangan yang terpilih kemarin," ungkap Sodikin.

Sementara itu, Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Usep, menambahkan, ada kemungkinan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Marwan Hamami - Iyos Somantri hanya tiga tahun, mengingat rencana Pilkada Serentak akan kembali dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Namun demikian sambung Usep, PKB akan senantiasa mengawal RPJMD hingga 5 tahun pemerintahan Bupati Sukabumi yang terpilih di Pilkada 2021 kemarin.

"Kami berharap pelaksanaan RPJMD sesuai janji atau visi misi dan yang pasti PKB wajib akan mengawal pembangunan hingga lima tahun kedepan," tegas Usep.

BACA JUGA : Sejarah Besar Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Berani Putuskan Hukuman Mati 13 Terpidana Sabu

Anggota legislatif lainnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional Jalil Abdillah kepada TatarSukabumi.ID menyatakan, PAN akan mendalami draft RPJMD apakan sesuai dengan janji politik saat Pilkada lalu.

"Kita fraksi PAN akan mendalami terhadap apa yang di paparkan tim Pemda apakah sesuai dengan visi misi ketika mereka berkampanye," ungkap Jalil.

"Lalu targetnya apakah realistis, terukur atau tidak, hingga nanti RPJMD itu akan menjadi perda yang akan diterapkan," sambung Dia.

"Jika pemerintah ini (Marwan- Iyos) efektifnya 3 tahun, maka dengan kurun waktu sedikit dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya rencana yang dibuat pemerintah harus benar terukur.
oleh karena itu nanti akan ada pembahasan catatan khususnya dari Fraksi PAN," ungkap Jalil.(*)

SUKABUMI TERKINI