Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Sukabumi Susun Rancangan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Kamis, 08 April 2021 - 19:52 WIB
Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Sukabumi Susun Rancangan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Sukabumi Susun Rancangan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

TatarSukabumi.ID - Bentuk implementasi amanat Undang-undang dalam mendukung program peningkatan hasil pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus bagian pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Petani, Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tengah menyusun Rancangan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) tahun 2021.

Dasar hukum penyusunan RP2I diantaranya meliputi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dan PP nomor 23 tentang irigasi.

Dalam program RP2I ini, didalamnya terdapat sinkronisasi instrumen perencanaan tata kelola irigasi pertanian yang partisipatif selama jangka waktu lima tahun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Balai Wilayah Sungai (BWS) yang ditunjang peran serta Masyarakat Petani.

Hal tersebut diungkap Sahril Hidayat selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/4/2021).

BACA JUGA : Jelang Reposisi Pejabat Pemkab Sukabumi, Marwan : Pejabat Tidak Mau Berubah Pindahkan

Masih kata Sahril, RP2I merupakan salah satu dokumen kebijakan pembangunan daerah yang didalamnya mencakup acuan dalam penyerapan rencana kerja pengembangan irigasi yang nantinya akan di sahkan oleh Bupati .

Maksud tujuan program ini diantaranya dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan Petani, keberlanjutan dari sistem irigasi termasuk memberikan pemahaman optimalisasi yang sama pada dinas teknis khususnya sinkronisasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi
di wilayah kabupaten Sukabumi.

Stakeholder terkait dalam penyusunan draft RP2I diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, BBWS, BWS, Bappeda, Dinas pertanian, Kelompok Tani pemakai irigasi serta komisi irigasi.

BACA JUGA : Sorotan Kabiro Kesra Jabar Barnas Adjidin Jelang Mutasi Calon Pejabat Penting Pemkab Sukabumi

Lebih jauh Sahril menjelaskan, tahapan persiapan RP2I diawali dengan dibentuk tim penyusunan wilayah irigasi, selanjutnya dilakukan pengumpulan analisa data, konsultasi publik hingga penyusunan perumusan draft RP2I.

Wewenang pemerintah Kabupaten meliputi penyusunan dokumen RP2I yang akan di susun oleh dinas pekerjaan umum sumber daya air (DPU-SDA), lalu penggabungan dokumen pusat, provinsi dan kabupaten ini di kumpulkan Bappeda. Selanjutnya ketiga dokumen tersebut akan menjadi lampiran atas surat Bupati.

"Dengan program ini nantinya menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RP2I yang sinkron baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam pengelolaan irigasi pertanian.

"Implementasi RP2I juga diharapkan menjadi komitmen bersama antara kepala daerah bersama DPRD," sambung Dia.

"Terkait dukungan pendanaan kegiatan disertai skemanya telah dipersiapkan pemerintah pusat seperti DAK atau dana hibah, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema tersebut secara maksimal juga optimal tepat guna." jelas Sahril.(*)

SUKABUMI TERKINI