Setiap Tahun Pemkab Sukabumi Selalu Kekurangan CPNS

Rabu, 31 Maret 2021 - 10:41 WIB
Setiap Tahun Pemkab Sukabumi Selalu Kekurangan CPNS
Setiap Tahun Pemkab Sukabumi Selalu Kekurangan CPNS

TatarSukabumi.ID - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman menyebut setiap tahunnya Kabupaten dengan luas wilayah kedua terluas di Pulau Jawa dan Bali kekurangan CPNS (calon pegawai negeri sipil).

Di tahun 2021 Pemkab Sukabumi mengangkat 193 CPNS dari jumlah kebutuhan 200 formasi umum dan khusus guna mengisi kebutuhan tenaga guru, kesehatan, penyuluh pertanian, dan tekhnis infrastruktur.

"Pada intinya setiap tahunnya kita kekurangan CPNS namun pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) belum dapat sepenuhnya terakomodir," ungkap Ade Suryaman kepada TatarSukabumi.ID, Rabu (31/3/2021).

BACA JUGA : Pelatihan Pekerja Migran Indonesia bagi Masyarakat Desa se-Kabupaten Sukabumi

Pengangkatan CPNS tahun ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan di tahun 2019 lalu, Ade menyebut jumlah  total pelamar CPNS tahun 2019 mencapai 4913 peserta untuk mengisi 200 formasi umum dan khusus di Pemkab Sukabumi.

Setelah menjalani tahapan pengangkatan CPNS 2019 mulai dari penetapan kebutuhan, pengumuman, seleksi, penetapan kelulusan dan nomor induk pegawai (NIP) dilaksanakan oleh panitia seleksi daerah secara obyektif dan transparan, hanya terpilih 193 CPNS yang selanjutnya telah di SK kan belum lama ini.

Masih tersisa kuota 7 belum terpenuhi dalam mengisi kekosongan formasi, Ade menyebut kekosongan kebutuhan bagi tenaga medis pada Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Selain itu bilamana pemerintah daerah mengusulkan pengisian formasi pada
bidang studi tertentu sama halnya belum dapat terakomodir," tukasnya.

Untuk mengantisipasi kekosongan CPNS dilingkup Pemerintahan Kabupaten Sukabumi setiap tahunnya, Ade Suryaman berharap seluruh unsur terkait mendorong kebijakan Pemerintah Pusat.

Maka guna terpenuhinya program nawacita serta pemerintah daerah dibutuhkan dukungan peran serta dari pihak tertentu seperti legislatif.

Karena kewenangan penetapan CPNS dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya sebatas menindaklanjuti dalam hal mengumumkan lalu menyerahkan SK pengangkatan CPNS." tutur Ade.(*)

SUKABUMI TERKINI