Pelatihan Pekerja Migran Indonesia bagi Masyarakat Desa se-Kabupaten Sukabumi

Rabu, 31 Maret 2021 - 10:05 WIB
Pelatihan Pekerja Migran Indonesia bagi Masyarakat Desa se-Kabupaten Sukabumi
Pelatihan Pekerja Migran Indonesia bagi Masyarakat Desa se-Kabupaten Sukabumi

TatarSukabumi.ID - Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi pembahasan sosialisasi dan pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

 
Kepala Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC APDESI Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyudin, menyatakan dukungannya atas program ini mengingat Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, PMI asal Kabupaten Sukabumi menduduki rangking 5 besar di Provinsi Jawa Barat, menurut Deden sebagai perwakilan masyarakat desa program ini dapat berkelanjutan.

"Agar target capaian benar terasa manfaatnya bagi warga yang berkeinginan menjadi pekerja selain berwirausaha, untuk dapat mengurangi angka pengangguran di desa-desa se kabupaten Sukabumi," ungkap Deden Deni Wahyudin, Rabu (31/3/2021).

BACA JUGA : Musrembang Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi 2022

Lebih jauh Deden meminta pemkab Sukabumi melalui Disnakertrans, pemprov Jabar hingga pemerintah pusat dapat melahirkan terobosan dan inovasi dalam membuka lowongan pekerjaan atau menambah kuota pelatihan pra-kerja serta bantuan wirausaha bagi masyarakat desa.

"Pelatihan ini dapat membuka peluang rekruitmen pekerjaan, mendapatkan pengalaman maupun bekal bilamana akan berwirausaha," tukasnya.

Dengan pelatihan ini diharapkan nantinya tidak ada lagi warga Kabupaten Sukabumi yang dirugikan saat menjadi PMI.

Menurut Deden, diperlukan kerjasama unsur terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2013 tentang pedoman penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dimana regulasi tersebut dalam proses perubahan Raperda akan disesuaikan dengan UU nomor 18 tahun 2017 menjadi penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat baik sebelum, selama serta sesudahnya bekerja di luar negeri.

"Jangan sampai ada lagi warga desa yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dirugikan baik sebelum berangkat atau ketika sudah bekerja di luar negeri." jelasnya.(*)

SUKABUMI TERKINI