Awas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ternyata Hanya Ada 49 Perusahaan Jasa Buruh Migran Resmi

Senin, 22 Februari 2021 - 21:24 WIB
Awas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ternyata Hanya Ada 49 Perusahaan Jasa Buruh Migran Resmi
Awas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ternyata Hanya Ada 49 Perusahaan Jasa Buruh Migran Resmi

TatarSukabumi.ID - Kabupaten Sukabumi tercatat sebagai salah satu daerah pemasok Pekerja Migran terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sukabumi menduduki rangking 5 besar di Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, dari 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Kebonpedes tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang tenaga kerja ke luar negeri yang cukup signifikan.

BACA JUGA : Tindak Lanjut Kasus Temuan Pekerja Migran Non Prosedural Asal Lombok di Sukabumi

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Kebonpedes inisiasi program pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi dan diseminasi terkait aturan, ketentuan dan segala hal yang berkaitan dengan PMI guna meminimalisir terjadinya penyimpangan hingga potensi terjadinya human trafficking.

Diseminasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diinisiasi Pemerintah Kecamatan Kebonpedes ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Sukabumi.

Hal tersebut diungkap Camat Kebonpedes, Ali Iskandar, dalam acara yang melibatkan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, DP3A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, seluruh Kepala Desa wilayah Kecamatan Kebonpedes, dan sejumlah unsur yang berkaitan dengan PMI, Senin (22/2/2020).

BACA JUGA : Perbuatan Bejad Ayah Kepada Anak Kandung di Sukabumi, Yani Jatnika Marwan : Pelaku Lebih Jahat Dari Binatang

Ditempat yang sama, Ketua P2TP2A Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan menyebut diseminasi ini memiliki tujuan penting dalam menghentikan kasus perdagangan manusia khususnya di Kabupaten Sukabumi.

"Ini diseminasi TPPO, intinya adalah untuk menghentikan praktek human trafficking, jadi bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tidak terlibat dengan TPPO," ungkap Yani Jatnika Marwan, Senin (22/2).

Dalam pertemuan yang juga melibatkan pihak penyedia jasa dan sejumlah mantan PMI di wilayah Sukabumi, dalam dialog interaktif dibahas pelbagai permasalahan menyangkut dunia buruh migran.

Saat ini, kata Ketua P2TP2A yang juga merupakan Istri orang nomor satu di Sukabumi, secara regulasi sudah tidak ada istilah sponsor (agen jasa PMI)

"Ini harus disadarkan juga kepada masyarakat, jadi saat ini sudah tidak ada lagi sponsor jadi kalau mereka mau mencari kerja (menjadi PMI) silahkan datang ke Disnaker agar tidak terlibat praktek (PMI) ilegal," tegas Yani Jatnika Marwan.

BACA JUGA : Muhaimin Iskandar Tinjau Lokasi Bencana Pergerakan Tanah di Nyalindung Sukabumi

Hal tersebut dibenarkan, Agus Ernawan selaku Kepala Bidang Penempatan pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

Menurut Dia, guna menekan praktek penyaluran kerja ke luar negeri secara ilegal atau non prosedural, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi saat ini telah memiliki pusat pelayanan terpadu satu atap selain memutus mata rantai TPPO pelayanan ini juga mempermudah calon PMI dalam pengurusan dokumen yang dibutuhkan, hingga membantu seluruh proses untuk bekerja ke luar negeri.

"Diundang undang nomor 18 tahun 2017, PMI itu dilindungi pada saat akan berangkat, pada saat dia bekerja disana (luar negeri) hingga pada saat dia pulang.

"Pelayanan ini untuk mengurangi permasalah yang timbul akibat pemberangkatan PMI non prosedural," tegas Agus.

BACA JUGA : Video Amatir Penyebab Pelaku Nekad Habisi Tetangga Lalu Dikubur Dibelakang Rumahnya Sendiri

Disinggung hal termudah bagi masyarakat sebagai upaya deteksi dini agar tidak terjerat praktek PMI ilegal, Agus menyebut hal termudah adalah dengan mengetahui nama perusahaan jasa pemberangkatan buruh migran.

Menurut Agus baru tercatat 49 perusahaan pemberangkatan jasa buruh migran di Indonesia, Masyarakat bisa datang langsung ke Disnakertrans untuk dapat mengecek apakah perusahaan tersebut telah tercatat sebagai perusahaan resmi.

"Kita ada daftarnya, hanya ada 49 P3MI yang resmi untuk penyaluran calon PMI.

"Jadi hanya ada 49 Perusahaan yang resmi, kalau memang nama perusahaannya tidak tercatat, diluar perusahaan itu maka itu indikasinya ilegal," jelas Agus.(*)

SUKABUMI TERKINI