Kasihan Warga! Sertifikat Tanah Program Redistribusi Tanah 2020 di Sukabumi Ditarik Kembali

Jumat, 22 Januari 2021 - 18:10 WIB
Kasihan Warga! Sertifikat Tanah Program Redistribusi Tanah 2020 di Sukabumi Ditarik Kembali
Kasihan Warga! Sertifikat Tanah Program Redistribusi Tanah 2020 di Sukabumi Ditarik Kembali

TatarSukabumi.ID - Perwakilan warga Petani Kecamatan Cikembar mengadu ke Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

Mereka adalah warga penerima sertifikat tanah dalam program redistribusi Tanah tahun 2020 silam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, didampingi Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, melaksanakan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat pada Jumat (7/2/2020) silam.

Terdapat 1.200 sertifikat atas tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) dengan total luas 320 hektare diserahkan kepada warga masyarakat Desa Warungkiara, Bojongkerta, Sinarjaya, dan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara, pada saat itu.

BACA JUGA : 320 Hektare Lahan Eks HGU Lengkap Dengan 1200 Sertifikat Tanah Dibagikan Kepada Masyarakat Warungkiara

Namun permasalahannya, selang beberapa saat setelah secara simbolis menerima sertifikat tanah dari Sofyan Djalil dan Marwan Hamami, warga mengaku sertifikat tanah kembali diambil oleh Petugas BPN Kabupaten Sukabumi, dengan alasan belum selesai.

Terhitung sejak 7 Februari 2020 hingga saat ini, sertifikat tanah yang dijanjikan tidak pernah kembali di terima warga.

Ditemui di Gedung Pendopo Sukabumi, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Dennys Ali Perkasa kepada TatarSukabumi.ID mengaku prihatin atas peristiwa penarikan kembali sertifikat yang telah di janjikan oleh pihak ATR-BPN Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA : Fakta Terkait Kasus Dugaan Salah Satu Kades di Sukabumi

Lebih jauh, Politisi yang sekaligus sebagai putera daerah Warungkiara mengatakan, warga telah melakukan audensi bersama Komisi I DPRD, sehingga dirinya tidak bisa berkomentar lebih jauh, namun demikian Dennys memastikan akan mengambil langkah membantu warganya.

"Saya belum bisa banyak berkomentar nanti saya akan coba komunikasi dengan pihak Koperasi TORA nanti bagaimana kelanjutannya kenapa bisa ditarik," kata Dennys.

"Karena permasalahan ini terjadi di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Saya turut prihatin juga peduli, siap bantu kendati berbeda Komisi," sambung Dia.

"Mendengarnya sangat mengecewakan, suatu produk Kementerian yang sudah dibagikan langsung di Assalam (lokasi Sofyan Djalil dan Marwan Hamami memberikan sertifikat) pastinya hari ini masyarakat kecewa," ungkap Dennys, Jumat (22/1/2021).

Lebih jauh Dennys mengisyaratkan, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bila diperlukan akan turut turun membantu Komisi I terkait permasalahan ini.

"Yang pasti dengan kemarin warga telah beraudensi dengan komisi I mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik." tandasnya.(*)

SUKABUMI TERKINI