Regulasi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa Setiap Tahun Berubah, Setiap Desa di Sukabumi Wajib Lakukan Hal Ini

Kamis, 19 November 2020 - 18:27 WIB
Regulasi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa Setiap Tahun Berubah, Setiap Desa di Sukabumi Wajib Lakukan Hal Ini
Regulasi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa Setiap Tahun Berubah, Setiap Desa di Sukabumi Wajib Lakukan Hal Ini

TatarSukabumi.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi melaksanakan bimbingan teknis perencanaan keuangan dan aset desa bagi 381 Pemerintahan Desa se- Kabupaten Sukabumi, Kamis (19/11/2020).

Namun mengingat masa pandemi Covid-19, hanya satu desa sebagai perwakilan dari setiap Kecamatan melaksanakan bimtek ini.

Bimtek bagi Sekretaris Desa (Sekdes) kali ini membahas sistem serta simulasi dokumen penunjang bagi perencanaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

"Bimtek  ini merupakan permintaan para Sekretaris Desa perwakilan tiap kecamatan, khusus yang baru menjabat, namun tidak menutup kemungkinan bagi Sekdes lama dapat mengulang kembali pemahamannya.

"Untuk selanjutnya, Sekdes perwakilan dari setiap kecamatan dapat menyampaikan kembali kepada rekan sesama sekretaris desa di masing-masing kecamatan," kata Kepala Bidang Aset dan Keuangan Desa pada DPMD Kabupaten Sukabumi, Dudung Abdullah, Kamis (19/11).

BACA JUGA : Kabar Baik Gaji Buruh Sukabumi Tahun 2021 Naik 3,2 Persen

Lebih lanjut Dudung membeberkan, terdapat beberapa perubahan sistem dalam setiap tahun anggaran.

"Selalu ada perubahan regulasi, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19, jadi banyak sekali perubahan ditengah jalan, jadi diharapkan Sekdes paham
betul apa yang harus mereka lakukan, mengingat Sekdes itu sebagai verifikator atau gerbang pertama untuk mencocokkan, memverifikasi segala bentuk kegiatan yang harus dilakukan di desanya masing-masing," jelas Dudung.

Dengan bimtek kali ini, DPMD Kabupaten Sukabumi meminta, setiap Sekdes dapat lebih meningkatkan sinergitas dengan pihak Kecamatan, maupun dengan operator Sistim Keuangan Desa (Siskeudes).

BACA JUGA : Ada ada Saja! Ditengah Pandemi Guru TK Kabupaten Sukabumi Malah Mau Karya Wisata ke Bekasi

Menurut Dudung, menjelang tahun anggara 2021 Pemdes akan mulai menyusun dokumen draft APBDesa.

Dudung menegaskan, perencanaan dapat berjalan dengan baik selama Pemdes menyusun dokumen RPJMDes (6 tahun) tidak bertentangan dengan kebijakan dari Kementerian Desa, Kementrian keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Pemprov dan Pemerintah Daerah.

"Maka kita coba mengingatkan apa saja langkah khusus dalam pengelolaan keuangan yang tercantum dalam dokumen sebagai penjabaran kegiatan tahun 2021 di Desa tersebut." tandasnya.(*)