Suhu Politik Pilkada Sukabumi Memanas Pjs Bupati Angkat Bicara

Senin, 16 November 2020 - 13:27 WIB
Suhu Politik Pilkada Sukabumi Memanas Pjs Bupati Angkat Bicara
Suhu Politik Pilkada Sukabumi Memanas Pjs Bupati Angkat Bicara

TatarSukabumi.ID - Perhelatan pesta demokrasi untuk menentukan pucuk pimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi dalam waktu dekat akan dilangsungkan.

Kurang dari satu bulan, Pilkada Kabupaten Sukabumi akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi bertarung pasangan nomor urut 1 merupakan Petahana Wakil Bupati Adjo Sardjono - Iman Adinugraha, pasangan nomor urut 2 merupakan Petahana Bupati Marwan Hamami dan mantan Sekda Iyos Somantri dan pasangan nomor urut 3 merupakan Abu Bakar Sidik - Sirojudin.

BACA JUGA : 2 Warga Sukabumi Meninggal Dunia Jatuh Kedalam Sumur Beracun

Suhu Pilkada khususnya di media sosial semakin menghangat, masing masing kubu dari pendukung 3 pasangan calon saling berebut simpati untuk mengantarkan dukungannya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi memanasnya suhu politik jelang Pilkada, Penjabat sementara Bupati Sukabumi, R Gani Muhamad, kepada awak media angkat suara.

"Situasi secara umum Sukabumi kondusif, ada riak riak kecil itu wajar, Saya pikir tidak berpengaruh.

"Ini sudah memperlihatkan kedewasaan berpolitik di Sukabumi," ungkap Gani Muhamad, Senin (16/11/2020).

BACA JUGA : Anjak Priatama Sukma Pimpin Gema Keadilan Menangkan Pilkada Sukabumi Hingga Pileg 2024

Disinggung lebih jauh terkait sejumlah kasus keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi dalam Pilkada ini, Gani menyerahkan seluruh proses kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Nanti Bawaslu yang akan memproses itu (ASN tidak netral) setelah Bawaslu, (untuk sanksi) tinggal nanti apa rekomendasi Bawaslu," tegas Gani.

Lebih jauh Pjs Bupati Sukabumi imbau ASN untuk tetap menjaga netralitas mengingat ada sanksi bagi ASN nakal.

"Hukum aturan itu sudah ada, kita (ASN) tidak boleh memperlihatkan keberpihakan kita," tegas Gani.

"ASN ini punya hak pilih, cuma hak pilih itu putuskan di TPS jangan di perlihatkan ke masyarakat itu yang kita larang," tukasnya.

"Mereka nekad melanggar ya sanksi hukumnya sudah jelas." tegas R Gani Muhamad.(*)