Minimalisir Konflik Buruh Penerima Jaminan Sosial Kesehatan

Sabtu, 24 Oktober 2020 - 13:23 WIB
Minimalisir Konflik Buruh Penerima Jaminan Sosial Kesehatan
Minimalisir Konflik Buruh Penerima Jaminan Sosial Kesehatan

TatarSukabumi.ID - Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melaksanakan program pelatihan, edukasi, dan advokasi terkait jaminan sosial kesehatan bagi kalangan buruh, Sabtu (24/10/2020).

Kepada TatarSukabumi.ID usai kegiatan, Sekretaris Apindo Kabupaten Sukabumi, Sudarno Rais, menyatakan pentingnya pengetahuan mengenai jaminan sosial kesehatan khususnya bagi kalangan buruh.

"Jadi memang Buruh atau pekerja harus dibekali dengan pengetahuan dan wawasan tentang hak dan kewajiban sebagai seorang pekerja, sekaligus sebagai peserta BPJS sehingga dia dapat menggunakan hak dan kewajiban dengan sebaik baiknya.

Saat ini masih terjadi kekurang pahaman dari peserta BPJS dalam menggunakan haknya, sehingga masih terjadi komplen baik di faskes ( fasilitas kesehatan) yang menimbulkan ketidakpuasan dari peserta BPJS khususnya peserta BPJS penerima upah dari kalangan pekerja," ungkap Sudarno Rais, Sabtu (24/10).

BACA JUGA : Pengukuhan Kepengurusan HRD Associate Ciptakan Iklim Sehat Dunia Usaha Sukabumi

Masih kata Sudarno, sejumlah keluhan dari penerima manfaat jaminan kesehatan hingga saat ini masih kerap terjadi.

"Dengan advokasi ini, sambung Dia, permasalahan yang terjadi akibat miskomunikasi antara pemberi dan penerima jaminan kesehatan dapat terselesaikan dengan baik tanpa berujung konflik.

"Dengan pelatihan ini akan bisa meminimalisir terjadinya konflik maupun salah paham dalam pelayanan penggunaan fasilitas kesehatan baik di sisi BPJS Kesehatan maupun BPJS tenaga kerja," ujar Sudarno Rais.

BACA JUGA : 6 Fakta Fosil Megalodon Hiu Purba yang Ditemukan di Sukabumi Jawa Barat

Hal senada juga diungkap perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

"Advokasi ini lebih ke arah upaya perlindungan, kemudian bagaimana jika ada anggota mereka (buruh) yang mengalami masalah, harus bagaimana solusinya.

"Bagaimana jika ada masalah apakah harus lapor, padahal tidak, ada beberapa tahapan, cobalah tempuh bipartit nya, kemudian mediasi, jadi ketika terjalin komunikasi maka akan tercapai penyelesaian yang terbaik," ujar Tedi Kuswandi, Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.(*)