Bawaslu Mencatat 27 Kades dan 3 ASN Tersandung Kasus Selama Pilkada Sukabumi 2020

Kamis, 22 Oktober 2020 - 13:08 WIB
Bawaslu Mencatat 27 Kades dan 3 ASN Tersandung Kasus Selama Pilkada Sukabumi 2020
Bawaslu Mencatat 27 Kades dan 3 ASN Tersandung Kasus Selama Pilkada Sukabumi 2020

TatarSukabumi.ID - Guna menekan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi mengumpulkan perwakilan Kepala Desa dari 47 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Kamis (22/10/2020).

Bawaslu menekankan seluruh Kepala Desa untuk menjaga netralitas tidak mendukung atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Acara ini juga dihadiri Penjabat Sementara Bupati Sukabumi, R Gani Muhammad, Pjs Bupati menegaskan seluruh Kades untuk tetap netral mengingat ada sanksi hukum bagi yang melanggar.

"Dengan posisi mereka sesuai dengan ketentuan yang ada mereka tidak boleh melakukan politik praktis mendukung salah satu Paslon, meski mereka memiliki hak pilih tetapi silahkan keberpihakan itu di dalam TPS 9 Desember nanti.

"Jadi sudah ada sanksi - sanksi yang diatur perundangan yang mengawasi mereka, jadi tolong bersikap profesional," ujar Gani Muhammad, Kamis (22/10).

BACA JUGA : Macet di Jalur Cibolang Ternyata Ini Penyebabnya

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Haryanto kepada TatarSukabumi.ID menyebutkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1.

"Jelas bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, TNI Polri, Kepala Desa dan Aparatur Desa tidak boleh melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon," ujar Teguh.

Lebih jauh Teguh menyebut ada sanksi bagi Kades yang tidak netral dalam Pilkada.

Halaman Selanjutnya >>>>