Kartu Keluarga Sejahtera Dijadikan Jaminan Pinjaman

Selasa, 13 Oktober 2020 - 10:54 WIB
Kartu Keluarga Sejahtera Dijadikan Jaminan Pinjaman
Kartu Keluarga Sejahtera Dijadikan Jaminan Pinjaman
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Isu yang berkembang saat ini, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diberikan Pemerintah kepada Keluarga Prasejahtera dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Koperasi yang biasa di sebut Bank Keliling atau Bank Emok oleh masyarakat Sukabumi.

Menanggapi fenomena yang tidak lazim ini, TatarSukabumi.ID mencoba konfirmasi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Koordinator daerah program sembako pada bidang perlindungan jaminan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Asep Naeli menyatakan, sesuai pedoman umum bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) peruntukannya hanya sebagai alat transaksi bagi KPM (keluarga penerima manfaat) dan hanya dipergunakan di e-Waroeng.

BACA JUGA : 6 Fakta Kebakaran Satu Kampung Adat di Cikakak Sukabumi

Namun demikian, Asep memastikan saat ini Dinas Sosial belum menerima laporan kasus KKS yang dijadikan jaminan untuk peminjaman uang.

"Untuk hal tersebut hingga saat ini kami belum menerima laporan," tegas Asep Naeli saat ditemui TatarSukabumi.ID bersama Kepala Seksi Data dan Informasi Linjamsos, Roni Ramdansyah di Kantor Dinsos Kabupaten Sukabumi, Senin (12/10).

Lebih jauh Asep Narli menjelaskan, agar manfaat Bansos bagi masyarakat prasejahtera tepat sasaran, Dinsos Kabupaten Sukabumi secara gencar memberikan sosialisasi dan edukasi baik  kepada masyarakat, Kepala Desa maupun pengurus e-Waroeng.

"Namun selama pandemi, dengan segala keterbatasan tidak diperbolehkan adanya kegiatan pengumpulan massa secara formal," tukasnya.

BACA JUGA : Buntut Komentar Pegawai BPBD Kabupaten Sukabumi di Facebook Tuai Sorotan

Meski demikian, sambung Asep, setiap hari Dinsos menerima pengaduan dari warga masyarakat.

"Warga biasanya mengadukan perihal saldo nol (zonk/belum masuk)," kata Asep.

Dengan banyaknya pengaduan saldo kosong, Dinsos Kabupaten Sukabumi melakukan upaya pengecekan data bayar dari Kementerian Sosial selanjutnya mengarahkan KPM untuk berkoordinasi dengan BNI cabang Sukabumi untuk melakukan setting e-walet (perubahan nomor seri kartu KPM).

Berdasarkan jumlah dari 47 kecamatan, sambung Asep, data jumlah saldo kosong belum bisa secara detail di ketahui.

"Sedangkan jumlah data penerima yang di nonaktifkan se-Kabupaten sekitar 7000 ribu kartu disebabkan ID penerima ganda," terangnya.(*)