Netralitas ASN di Pilkada Sukabumi, Bawaslu Pastikan Ada Sanksi Pidana Bagi Pelanggar

Selasa, 22 September 2020 - 22:51 WIB
Netralitas ASN di Pilkada Sukabumi, Bawaslu Pastikan Ada Sanksi Pidana Bagi Pelanggar
Netralitas ASN di Pilkada Sukabumi, Bawaslu Pastikan Ada Sanksi Pidana Bagi Pelanggar
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisir tindak pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu memastikan ASN wajib netral tidak berpihak kepada salah satu kontestan Pilkada.

Hal tersebut diungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto, dalam kegiatan sosialisasi netralitas ASN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di Samudera Beach Hotel, Palabuhanratu, Selasa (22/9/2020).

Teguh menegaskan ASN memiliki kode etik dalam menjaga kondusifitas pilkada dengan cara netral tidak berpihak.

BACA JUGA : Celah Kemenangan PDI di Pilkada Sukabumi, Ono Surono : Tingkat Kepuasan Masyarakat Kepada Kinerja Incumbent Sangat Kurang

“Sesuai Undang - undang nomor 10 tahun 2016 di Pasal 71 di sebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, TNI/POLRI, ASN dan kepala desa harus menjaga netralitas dan tidak diperkenankan menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon," kata Teguh.

"Serta tidak diperkenankan melakukan rotasi, tidak diperkenankan menggunakan dana hibah (bansos) untuk dimanfaatkan dengan unsur politik," sambung Teguh.

"Didalam junto 188, jika pasal 71 tersebut dilanggar, maka akan diancam pidana," tegas Ketua Bawaslu, Teguh Hariyanto, Selasa (22/9).

BACA JUGA : Sungai Cicatih Mengamuk 12 Desa di 3 Kecamatan Sukabumi Diterjang Banjir Bandang

Lebih jauh Teguh memastikan, upaya lain yang telah dilakukan Bawaslu dalam menekan tindak pelanggaran, sebagai upaya pencegahan sambung Teguh,  Bawaslu telah memerintahkan pengawas tingkat Adhoc, Kecamatan dan PKD untuk melakukan pemetaan kerawanan di wilayah pengawasannya masing-masing.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Deden Taufik menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan penuh dalam melakukan  pengawasan, pencegahan pelanggaran dan penindakan hukum di Pilkada.

“Dengan sosialisasi partisipatif ASN ini, diharapkan para ASN sebagai figur di wilayahnya dapat turut membantu Bawaslu dalam upaya pengawasan pemilu dan pencegahan pelanggaran pada pilkada Kabupaten Sukabumi 2020," ungkap Deden.

BACA JUGA : Yudi Suryadikrama : Jangan Saling Menyalahkan Banjir Bandang Cicurug Tapi Kerja Nyata Bantu Korban

Ditempat yang sama, mewakili unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Sugiharto selaku Kepala Bidang Kinerja, Disiplin dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Sukabumi menyebut, BKPSDM telah menyampaikan informasi surat keputusan bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementrian Dalam Negeri, Bawaslu dan BKN terkait regulasi pengawasan netralitas pada pilkada 2020 kepada seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi.

"Kami berharap Pilkada Sukabumi dapat berjalan dengan kondusif, tertib dan damai." ungkap Sugiharto.(*)