Bawaslu Soroti Bantuan Covid-19 yang di Politisasi Netralitas ASN dan Money Politik di Pilkada Serentak 2020

Jumat, 28 Agustus 2020 - 18:52 WIB
Bawaslu Soroti Bantuan Covid-19 yang di Politisasi Netralitas ASN dan Money Politik di Pilkada Serentak 2020
Bawaslu Soroti Bantuan Covid-19 yang di Politisasi Netralitas ASN dan Money Politik di Pilkada Serentak 2020
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Mochammad Afifuddin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Komisioner Bawaslu RI, melakukan pemantauan kesiapan Bawaslu Kabupaten Sukabumi di Pilkada Serentak 2020.

Mochammad Afifuddin, didampingi Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, pantau seluruh kesiapan penyelenggaraan Pilkada Sukabumi yang akan dilangsungkan 9 Desember mendatang, Jumat (28/8/2020).

"Kita datang kesini untuk memastikan jajaran kita kesiapannya, baik dari sisi teknis pengawasan, maupun dari sisi kesiapan alat perlindungan diri.

"Sukabumi merupakan 1 dari 8 Kota Kabupaten penyelenggara Pilkada di Jabar jadi kita datang untuk lebih menguatkan jajaran Bawaslu," ujar Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jumat (28/8).

BACA JUGA : 4 Partai Koalisi Dukung Marwan Hamami Jadi Bupati Sukabumi, Hendar Darsono : Kita Wajib Memenangkan Marwan-Iyos

Lebih jauh Komisioner Bawaslu RI memastikan jajarannya telah dibekali dengan pengetahuan khusus protokol kesehatan penanganan Covid-19 mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan ditengah pandemi Corona.

"Semua Bawaslu kita berlakukan sama, tidak hanya Sukabumi, semua kita beri pengetahuan standar bagaimana untuk menjaga pertemuan- pertemuan yang sifatnya fisik.

"Kita juga berkoordinasi dengan semua Satgas Covid-19 di setiap daerah baik untuk menyiapkan APD maupun hal teknis lainnya," jelas Mochammad Afifuddin.

BACA JUGA : Konsisten Dukung Adjo Sardjono, PKB Tepis Tudingan Koalisi dengan PPP dan PDI Perjuangan di Pilkada Sukabumi

Pelaksanaan Pilkada ditengah masa pandemi, terdapat kecendrungan Covid-19 di politisi oleh bakal calon, baik melakukan money politik maupun sumbangan Corona baik berupa bantuan sosial, APD, masker atau hand sanitizer dengan misi menggiring massa kepada salah satu calon.

Hal ini dibenarkan Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menyebut potensi pelanggaran Pilkada 2020 cukup tinggi, namun demikian Bawaslu telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan potensi pelanggaran yang terjadi.

"Betul, kita telah mengirimkan edaran kepada semua daerah penyelenggara Pilkada agar tidak melakukan politisasi atas bantuan Covid atau sejenisnya dalam masa Pilkada ini," kata Komisioner Bawaslu RI.

Halaman Selanjutnya >>>>