Kades dan Perangkat Desa Tidak Netral di Pilkada Serentak 2020, Hati-hati Ada Sanksi Denda Hingga Kurungan Penjara

Jumat, 21 Agustus 2020 - 19:28 WIB
Kades dan Perangkat Desa Tidak Netral di Pilkada Serentak 2020, Hati-hati Ada Sanksi Denda Hingga Kurungan Penjara
Kades dan Perangkat Desa Tidak Netral di Pilkada Serentak 2020, Hati-hati Ada Sanksi Denda Hingga Kurungan Penjara
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Sutarno menegaskan, Kapala Desa dituntut untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan Pihak tertentu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilangsungkan 9 Desember 2020 mendatang.

"Bahasa lugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut untuk menjaga netralitas.

"Ada pedoman dan larangan yang patut di taati oleh siapapun yang kebetulan menjabat Kades atau Perangkat Desa," ungkap Sutarno kepada TatarSukabumi.ID disela kegiatan sosialisasi netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020 di Hotel Selabintana Sukabumi, Jum'at (21/08/2020).

BACA JUGA : Ketahuan Gondol Uang Warung Pria di Simpenan Sukabumi Nyaris Babak Belur Diamuk Massa

Lebih jauh Sutarno menyatakan, Kades menjadi tokoh sentral di setiap wilayah, menjadi bagian penting dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas.

Disinggung sanksi yang nantinya diterapkan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tidak netral dalam Pilkada, Sutarno menyebut ada sanksi denda hingga sanksi penjara.

"Di undang undang nomor 6 tahun 2020 itu ada sanksi berupa Pidana dan Denda yang bisa diterapkan kepada Kades yang melakukan pelanggaran. Salah satunya Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam kampanye apalagi money politik," tegasnya.

BACA JUGA : Partai Golkar Rapatkan Barisan Bahas Strategi Kemenangan Pilkada Sukabumi

Lebih jauh Sutarno mengurai tahapan tahapan yang akan akan ditempuh Bawaslu dalam proses penyelesaian perkara Pidana Pilkada.

"Tidak pidana pemilihan diselesaikan dalam wadah sentra Gakumdu, melibatkan Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan ada Jaksa Penuntut dari Kejaksaan," ungkap Sutarno.

"Memang pintu masuk laporan dugaan pelanggaran masuk ke Bawaslu, kajian awal dilakukan oleh Bawaslu, kemudian jika itu masuk tindak pidana Pemilu maka diselesaikan di Gakumdu," sambung Dia.

"Proses berikutnya masuk ke tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan, jadi sama dengan proses Pidana Umum," jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar.

BACA JUGA : Rumah Janda Tua Tidak Layak Huni di Cibadak itu Nyaris Roboh

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto menyatakan, sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya Bawaslu dalam memberikan pemahaman terkait netralitas Kepala Desa pada Pilkada serentak tahun 2020.

Disinggung awak media potensi ketidaknetralan Kades di Pilkada Sukabumi mendatang, Teguh Hariyanto angkat suara.

Halaman Selanjutnya >>>>