Bawaslu Resmi Panggil Pejabat Pemkab Sukabumi Atas Dugaan Pelanggaran ASN di Pilkada 2020

Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:40 WIB
Bawaslu Resmi Panggil Pejabat Pemkab Sukabumi Atas Dugaan Pelanggaran ASN di Pilkada 2020
Bawaslu Resmi Panggil Pejabat Pemkab Sukabumi Atas Dugaan Pelanggaran ASN di Pilkada 2020
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Hari ini Bawaslu Kabupaten Sukabumi resmi lakukan pemanggilan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/8/2020).

Bawaslu telah memanggil 4 orang saksi terdiri dari 2 orang saksi media, 1 orang saksi dari unsur Partai Politik dan 1 saksi merupakan pejabat Pemda Kabupaten Sukabumi.

Hal ini diungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Hariyanto di Kantor Bawaslu, Jalan Raya Karangtengah nomor 38 Cibadak Sukabumi.

"Selanjutnya, tadi kita (melakukan) klarifikasi terakhir terhadap seseorang yang merupakan diduga melakukan pelanggaran kode etik ASN," ungkap Teguh, Kamis (5/8).

BACA JUGA : Seperti Ini Rincian Dana Bantuan Covid-19 Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Kepada TatarSukabumi.ID Teguh menjelaskan, proses klarifikasi ini berjalan kurang lebih 1 jam dengan sejumlah pertanyaan.

Menurut Teguh, Bawaslu menurunkan divisi Pengawasan, Divisi Penindakan, Hukum, data Informasi, divisi SDM serta divisi penyelesaian sengketa menindak lanjuti permasalahan ini.

"Untuk kasus ini tidak ada yang melaporkan (Pelapor), tapi merupakan temuan dari Bawaslu sendiri," ungkap Teguh.

BACA JUGA : Polres Sukabumi Kota Kembali Bongkar Jaringan Pengedar Narkotika Sabu

Tahapan selanjutnya sambung Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, setelah proses mengumpulkan keterangan dan bukti, dalam waktu dekat Bawaslu akan menggelar Pleno.

"Untuk pelanggaran nanti akan disimpulkan dari keseluruhan bukti - bukti dan keterangan keterangan dan nantinya akan di pleno kan.

"Kalaupun, dugaan tersebut terbukti maka hasilnya nanti akan kita sampaikan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan selanjutnya di rekomendasikan kepada KASN," jelas Teguh.

Untuk diketahui KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawas netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pilkada.

"Jika terjadi pelanggaran kita hanya merekomendasikan, karena yang berwenang mendisiplinkan ASN atau PNS itu Komisi ASN (KASN)," tegasnya.(*)