Ada Kejanggalan! Selisih 8,1 Miliar Bantuan Bagi Masyarakat Hingga Dugaan Penundaan Anggaran oleh Dinsos Kabupaten Sukabumi

Senin, 03 Agustus 2020 - 15:48 WIB
Ada Kejanggalan! Selisih 8,1 Miliar Bantuan Bagi Masyarakat Hingga Dugaan Penundaan Anggaran oleh Dinsos Kabupaten Sukabumi
Ada Kejanggalan! Selisih 8,1 Miliar Bantuan Bagi Masyarakat Hingga Dugaan Penundaan Anggaran oleh Dinsos Kabupaten Sukabumi
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andri Hidayana nilai ada kejanggalan dalam realisasi anggaran penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sukabumi.

Politisi Partai berlambang Ka'bah ini menilai telah terjadi dugaan kejanggalan dalam realisasi anggaran yang telah di gelontorkan Pemkab Sukabumi khususnya bidang social savety net atau bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat Sukabumi terdampak virus asal Wuhan Tiongkok ini.

"Dari total refocusing anggaran Covid-19 Kabupaten Sukabumi senilai 300 miliar, untuk bantuan jaring pengaman sosial masyarakat, anggarannya cukup fantastis di angka 170 miliar," ungkap Andri, Senin (3/8/2020).

BACA JUGA : Belajar Online Tanpa Kuota Internet,  Seluruh Polsek di Sukabumi Beri Layanan Wifi Gratis

Lebih jauh Andri mengungkapkan, Data penerima bantuan sesuai SK Bupati Sukabumi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi  jumlah penerima BST tercatat sebanyak 128.016 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat.

"Dengan jumlah tersebut maka bila setiap KK penerima bantuan tunai mendapat bantuan senilai 600 ribu rupiah maka total anggaran yang dikeluarkan Pemkab Sukabumi mencapai 76.809.600.000,-" kata Dia.

"Sementara itu dari BPKAD tercatat realisasi pencairan bantuan tahap awal (I) yang telah terdistribusikan sebesar 99,97 persen atau sebesar 84.973.627.000,-" sambung Andri.

"Jadi by data yang kami pegang, ada selisih anggaran sebesar 8,1miliar yang entah dialokasikan untuk apa tidak jelas, dan patut untuk dipertanyakan," ungkap Andri Hidayana.

BACA JUGA : Perumda Air Minum Kabupaten Sukabumi Antisipasi Kemarau Meluas

Yang paling krusial patut di curigai dan dipertanyakan, sambung Andri, adalah dugaan pengendapan anggaran Covid-19 oleh salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Sukabumi.

"Sesuai data tertulis dari BPKAD menyatakan telah mencairkan seluruh anggaran Covid-19," ungkap Andri.

"Tapi faktanya, Dinas Sosial belum sepenuhnya mendistribusikan anggaran yang telah digelontorkan BPKAD tersebut," sambung Dia.

"Diduga Dinas Sosial mengendapkan anggaran tersebut, dengan dalih menunggu usulan, baru anggaran akan keluarkan," jelas Andri.

"Padahal jelas anggaran tersebut seharusnya telah di distribusikan di bulan Mei dan Juni, sekarang bulan Agustus, itulah mengapa saya menyatakan ada dugaan pengendapan anggaran."tegas Andri.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Sukabumi serta Dinsos Kabupaten Sukabumi terkait tudingan yang diungkapkan perwakilan rakyat Kabupaten Sukabumi ini.(*)