Mahasiswa Demo Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Terkait ABK dan Armada Angkutan Karyawan

Kamis, 23 Juli 2020 - 18:36 WIB
Mahasiswa Demo Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Terkait ABK dan Armada Angkutan Karyawan
Mahasiswa Demo Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Terkait ABK dan Armada Angkutan Karyawan
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID-  Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (Somasi) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Jalan Pelabuhan II KM 6 Sukabumi, Kamis (23/7/2020).

Aksi Somasi hari ini, hanya menurunkan 11 orang anggota, dari spanduk yang di bawa massa aksi, menyatakan Disnakertrans telah lalai mengakibatkan nasib buruh terbengkalai sementara tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk Indonesia.

Dalam orasinya koordinator aksi, Dalit Abdul Gofur menyampaikan 2 permasalah yakni minimnya perhatian serta pengawasan Disnakertrans terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dan buruh wanita kerja yang bekerja dengan sistem shift (III).

BACA JUGA : Tonggak Sejarah HUT KNPI Kabupaten Sukabumi Melahirkan Perda Kepemudaan

Ditemui usai aksi demo Mahasiswa, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman menepis tudingan dari Somasi.

"Perlu diketahui bersama, kami tidak lalai dalam melaksanakan tugas. Perlu diketahui untuk kewenangan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan anak buah kapal (ABK) saat ini ranahnya adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

"Namun bilamana berdasarkan data terdapat ABK warga Sukabumi yang merasa dirugikan kami akan siap bantu secara lintas sektoral," tukas Dadang Budiman.

Namun demikian sambung Dadang, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi menyatakan apresiasi serta siap menerima aspirasi yang digelorakan Mahasiswa.

BACA JUGA : 'Gaduh' di Masyarakat Masalah Pendistribusian Bantuan Covid-19, DPRD Bentuk Pansus Soroti Anggaran

Menjawab persoalan buruh wanita yang bekerja sistem shift, Somasi meminta diberikannya sarana angkutan antar jemput karyawan, Dadang menjelaskan, untuk pengadaan armada antar jemput karyawan, Pihak Perusahaan sebenarnya siap mengupayakan, namun fakta di lapangan, sejumlah masyarakat khususnya yang bergerak di bidang jasa angkutan umum menolak keberadaan angkutan Karyawan.

"Seperti angkot dan ojek yang sudah di carter sebagai jemputan. Jadi sepanjang mereka (buruh) bersama serikat pekerja telah sepakat mufakat dengan pihak perusahaan guna melakukan aktivitas kerja shift III dengan tetap penuhi hak dan kewajibannya," jelas Dadang.

Lebih jauh Dadang Budiman menjelaskan, bila terjadi permasalahan kepasa buruh baik merasa teraniaya atau tidak mendapat keadilan maka Serikat Pekerja turut andil menyelesaikan perselisihan dijembatani oleh Disnakertrans dalam mencari solusi permasalahan.

"Dan bilamana ada ketidakpuasan setelah penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan mereka bisa lanjutkan mengajukan di pengadilan hubungan industrial (PHI)." Jelasnya.(*)