Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Sampaikan Nota Jawaban atas Raperda Koperasi, RDTR, Retribusi Kendaraan dan P4GN

Senin, 22 Juni 2020 - 18:27 WIB
Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Sampaikan Nota Jawaban atas Raperda Koperasi, RDTR, Retribusi Kendaraan dan P4GN
Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Sampaikan Nota Jawaban atas Raperda Koperasi, RDTR, Retribusi Kendaraan dan P4GN

TatarSukabumi.ID - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyampaikan Nota jawaban terhadap pandangan umum Fraksi - Fraksi atas sejumlah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2020).

Pandangan Umum Raperda yang dibahas dalam Paripurna kali ini diantaranya Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan Cisaat tahun 2020-2040, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, serta Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Marwan Hamami menyampaikan, Raperda pemberdayaan koperasi merupakan salah satu upaya Pemda Kabupaten Sukabumi dalam menertibkan praktek rentenir berkedok koperasi.

Masih kata Bupati, selama ini pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam mencegah praktek rentenir yang mengatasnamakan koperasi dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam agar melakukan usaha sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi dan menghimbau kepada kelompok usaha untuk membentuk koperasi dalam rangka memberdayakan masyarakat di daerah.

"Koperasi di Kabupaten Sukabumi harus menjadi penyangga utama atau soko guru perekonomian rakyat, hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua dalam meningkatkan peran dan fungsi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan profesionalisme," ungkap Marwan dalam rapat Paripurna, Senin (22/6).

BACA JUGA : DPRD Minta Pemkab Sukabumi Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19

Terkait Raperda RDTR bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan Cisaat, Bupati menyampaikan bahwa perubahan fungsi lahan menjadi salah satu perhatian khusus.

Dalam kajian RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) pada kawasan perkotaan Cisaat, salah satu dampak yang cukup potensial adalah alih fungsi lahan.

Marwan menjelaskan, Raperda RDTR ini meliputi tujuan penataan ruang, rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP dengan penanganan prioritas, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi, serta kajian daya dukung lingkungan yang termuat dalam validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

BACA JUGA : BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkab Sukabumi, Inspektorat Sebut Masih Ada Kekurangan Administratif

Untuk Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa kenaikan tarif retribusi harus seimbang dengan pelayanan yang diberikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

"Retribusi yang dipungut harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk fasilitas sarana dan prasaran, kami memiliki alat uji kendaraan bermotor sebanyak 14 Unit dengan kondisi baik dan sarana gedung yang kondisinya memerlukan rehab berat," ungkap Marwan.

Halaman Selanjutnya >>>>