DPRD Minta Pemkab Sukabumi Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19

Senin, 22 Juni 2020 - 17:35 WIB
DPRD Minta Pemkab Sukabumi Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19
DPRD Minta Pemkab Sukabumi Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19

TatarSukabumi.ID - Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Zen Nurahray menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi harus terbuka dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.

Hal tersebut diungkap Anggota Legislatif Fraksi Gerindra usai rapat badan anggaran (Banggar) dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan Covid-19.

"Kita telah sampaikan ke Banggar,
berapa jumlah nominal anggaran sekaligus hasil serapan pelaksanaan program percepatan penanganan Covid-19 oleh setiap OPD.

"Sehingga Banggar secara obyektif dapat menilai capaian anggaran penanganan Covid-19, dengan prinsip pengelolaan akuntabilitas keuangan yang profesional setiap OPD. Apakah efektif tepat sasaran atau tidak," tegas Agus Zen kepada TatarSukabumi.ID, belum lama ini.

BACA JUGA : BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkab Sukabumi, Inspektorat Sebut Masih Ada Kekurangan Administratif

Lebih jauh Agus Zen menyatakan, setelah menerima hasil laporan dan didapati temuan yang kurang sinkron atau relevan, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus).

"Bila didapati temuan yang kurang sinkron atau relevan, arahnya akan dibuatkan pansus atas dasar kesepakatan kawan-kawan di Banggar.

"Karena terus terang kami ingin
memaksimalkan anggaran yang dimiliki pemda. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan anggaran tersebut," beber Agus Zen.

Untuk komisi IV, sambung Dia, DPRD berharap setiap OPD segera merealisasikan dengan maksimal seluruh program penanganan Covid-19 sekaligus membuat satu konsep transisi memasuki New Normal (tatanan baru).

"Hingga saat ini kita belum bisa menyimpulkan OPD mana yang bagus atau sebaliknya, karena masih sebatas laporan secara tertulis belum kepada uji petik lapangan secara faktual," tandasnya.

BACA JUGA : Anwar Sadad Kritisi Keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Terkait Penerapan Protokol Kesehatan di Pondok Pesantren

Masih dari fraksi yang sama, anggota legislatif, Badru, menilai Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi belum mendapat hasil kesimpulan dalam rapat Banggar yang dilaksanakan pada Jumat (18/6) lalu.

"Saya sebagai anggota komisi II kemarin sudah rapat dengan mitra OPD. Komisi II tidak memberikan kesimpulan terhadap anggaran Covid-19 dari APBD .

"Saya berharap semua OPD bersama anggota DPRD maksimal melakukan kinerjanya. Intinya jangan sampai ada oknum penumpang gelap yang memanfaatkan anggaran refocusing penanganan Covid-19." Tegasnya.(*)