TatarSukabumi.ID - Sejumlah kalangan masyarakat soroti anggaran Perintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang terpakai selama penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Menindak lanjuti hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri angkat suara.
"Saya kira yang menyoroti silahkan saja, kita akan jelaskan nanti kepada mereka bahwa kita on the track sesuai dengan norma aturan, kemudian pertanggung jawaban dan transparansi kita lakukan.
"Ya wajar ada pihak yang mengkritisi , wajarlah harus kita terima," ungkap Iyos Somantri kepada TatarSukabumi.ID di kantor BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Jumat (12/6).
Menurut Iyos Somantri, penyerapan anggaran Covid-19 yang cukup besar terjadi di tiga bidang yakni kesehatan, ekonomi dan social safety net (SSN).
Lebih jauh Sekda Sukabumi mengatakan, untuk SSN atau jaring pengaman sosial berupa bansos kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran Pemkab Sukabumi telah terdistribusikan di tahap ke satu, hal sama juga terjadi pada pos anggaran bidang kesehatan khususnya penanganan Covid-19.
"Tinggal yang BL (belanja langsung) itu kan di program kegiatan (oleh) dinas, itu sudah dimulai proses pelaksanaan pekerjaan. Kalau penyerapan secara maksimal belum karena masih dalam proses, terutama yang BL.
"Untuk BTT (belanja tidak terduga) sudah besar (untuk) jumlah realnya di DPPKAD, tapi yang jelas dari tiga komponen bidang sudah dilakukan pencairan," jelas Iyos.
Untuk mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban, sambung Iyos, secara administratif akan diselesaikan ketika pencairan selesai
"Dalam masa ini kan masih proses berjalan, artinya kita on the track dan on the time," tandasnya.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Sukabumi, Asep Abdul Wasit kepada TatarSukabumi.ID menambahkan.
"Sampai hari sudah ada delapan kali penyaluran, itu dari BTT (belanja tidak terduga). Untuk non BTT harus dikonfirmasi ke dinasnya," kata Asep.
"Untuk 8 kali penyaluran kisaran nominal kurang lebih 114 milyar," jelas Ketua DPPKAD.
Disinggung awak media apakah ada arahan khusus kepada dinas dalam pengelolaan anggaran Covid-19, Asep mamastikan hal tersebut tidak ada.
"Tidak ada arahan dalam pengelolaan tetapi barangkali mereka (Dinas) sudah paham dengan syarat dan kewajiban sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab baik secara administratif maupun material. Jadi saya kira mereka juga memahami itu, dan saya percaya mereka bisa melaksanakan dengan baik." jelasnya.(*)
