TatarSukabumi.ID - Andri Hidayana Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, soroti APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemkab Sukabumi yang dialokasikan sebagai bantuan jaring pengaman sosial (social savety net) penanganan Covid-19.
Sebelumnya politisi Partai berlambang Ka'bah ini sempat menulis surat terbuka kepada Bupati/ Wakil Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam media sosial Facebook.
"Saya minta pemerintah daerah mengadakan operasi sapu bersih bansos (Bantuan Sosial) bagi masyarakat yang berhak tapi tidak kebagian bantuan.
Atas nama rakyat mohon di tindak lanjuti dan direalisasikan" tulis Andri seperti dikutip TatarSukabumi.ID, Selasa (19/5/2020).
Ditemui di Gedung Pendopo Sukabumi, kepada awak media Andri kembali menegaskan, sebagai kepanjang tanganan masyarakat dirinya meminta Pemkab Sukabumi untuk bisa menjamin atas pemerataan penerima bantuan sosial bagi masyarakat terdampak nCov-2019.
"Patut diingat program itu merupakan uang rakyat terlebih sumber anggarannya dari APBD.
"Maka masyarakat penerima-nya harus di optimalkan guna meminimalisir terjadinya konflik berkelanjutan di masyarakat mulai dari Kades, RT maupun RW, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Andri Hidayana yang akrab disapa Arjuna Petiga.
BACA JUGA : Misteri Identitas Mayat Wanita Tanpa Busana di Sukabumi Mulai Terkuak
Dikonfirmasi lebih jauh terkait maksud dari Operasi Sapu Bersih, Andri Hidayana membeberkan, Pemkab Sukabumi harus segera menugaskan Dinsos untuk turun dan menyisir warga yang berhak menerima bantuan namun tidak tercatat (terdaftar).
"Dampak Covid 19 sangat kompleks, banyak warga yang mendadak ekonominya merosot. Pemerintah dalam hal ini Dinsos selain melakukan akurasi data penerima dari 9 pos bantuan, juga melakukan aksi yang intens menyisir data dari bawah.
"Jangan sampai ada warga yang berhak menerima tapi tidak terdata. Saya minta sapu bersih, turun langsung ke masyarakat sebab langkah tersebut akan lebih efektif. kalau ini tidak dilakukan oleh Pemkab Sukabumi, saya khawatir akan menjadi polemik sosial di masyarakat," tegasnya.
BACA JUGA : Final PDI Perjuangan Sunting PPP di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020
Lebih jauh Andri menjabarkan, mengapa upaya sapu bersih oleh Pemkab Sukabumi wajib diterapkan.
Halaman Selanjutnya >>>>
