TatarSukabumi.ID - Hasil kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU-RI, Bawaslu-RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) pada Senin (30/3) kemarin, menghasilkan sejumlah poin.
Poin penting yang dihasilkan rapat kerja kemarin diantaranya, dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali, demi mengedepankan keselamatan masyarakat, maka komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020.
Selanjutnya, pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.
BACA JUGA : Gas Elpiji Subsidi Langka di Sukabumi, Ternyata Ini Penyebabnya, Ardiana : Kita Laporkan Jika Ada Agen Nakal
Dengan adanya penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 maka komisi II DPR-RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru, berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan meminta kepala daerah yang akan menggelar Pilkada di tahun 2020 untuk merelokasi dana Pilkada yang belum terpakai untuk penanganan Covid-19.
Diminta keterangan terkait hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman kepada TatarSukabumi.ID angkat suara.
"Penundaan itu wewenang pusat, selanjutnya kami ikut apa yang di putuskan pusat." ungkap Ferry, Selasa (31/3).
"Sangat positif, biar fokus kepada urusan Covid-19 dahulu, karena nyawa manusia lebih penting daripada Pilkada," tegas Ferry.
BACA JUGA : Perekonomian Masyarakat Imbas Corona, PPP Desak Pembentukan Pengawas Covid-19 DPRD Kabupaten Sukabumi
Lebih jauh Ferry menjelaskan, informasi tersebut baru sebatas rapat koordinasi antara KPU dangan Pemerintah dan DPR-RI.
"Jadi kalau sudah keluar keputusan resmi, baru kami himbau agar semua elemen suksesi Pilkada fokus ke penanggulangan Covid-19 karena nyawa manusia lebih penting dari sekedar suksesi kepemimpinan," tandasnya.
Halaman Selanjutnya >>>>
