Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sukabumi, Penambang Janjikan Pajak dan Hibah 20 Kilogram Emas

Sabtu, 14 Maret 2020 - 15:41 WIB
Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sukabumi, Penambang Janjikan Pajak dan Hibah 20 Kilogram Emas
Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sukabumi, Penambang Janjikan Pajak dan Hibah 20 Kilogram Emas

TatarSukabumi.ID - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Sukabumi menginisiasi pertemuan antara Tim Verifikasi Penyusunan Kebijakan Pertambangan Rakyat dengan Penambang Rakyat Kabupaten Sukabumi dalam pembahasan keberadaan tambang rakyat dan legalisasi Wilayah Tambang Rakyat (WPR) di wilayah Kabupaten Sukabumi pada Jumat (13/3) kemarin.

Unsur yang tergabung dalam
Tim Verifikasi Penyusunan Kebijakan Pertambangan Rakyat diantaranya melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM),
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Bareskrim POLRI, Kementrian Dalam Negeri, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dirintelkam Polda Jawa Barat, Akademisi Perguruan Tinggi serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Sukabumi, Cecep Taryana kepada TatarSukabumi.ID menyampaikan apresiasi atas kerja cepat perintah dalam mewujudkan Sukabumi sebagai rule model (proyek percontohan) tingkat nasional Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

"Terbukti hari ini tidak dalam waktu yang tidak lama tim verifikasi telah turun dari kementrian maupun instansi terkait lain.

"Potensi penambang disini ada 20 ribu lebih warga tambang yang sudah bergabung, warga penambang kami sebagian masih ada yang (menambang) diluar pulau di Kalimantan dan daerah lain, tetapi kami yakin ketika wilayah pertambangan rakyat ini sudah terbit mereka akan lebih nyaman bekerja didaerahnya sendiri tentunya," ungkap Cecep, Jumat (13/3).

BACA JUGA : Pabrik Tua Belanda Terowongan Pembangkit Listrik Peninggalan Kolonial Hingga Air Terjun Greentea Curug Cipatala Sukabumi

Ditempat yang sama, Ketua Collective Responsible Mining Komunitas Penambang Sukabumi (CRM-KPS) Dede Kusdinar menyatakan kehadiran tim verifikasi dari kementrian merupakan awal tonggak sejarah.

"Kami sangat terharu bahagia, sejak tahun 2007 kami memperjuangkan hak kemakmuran rakyat berdasarkan undang-undang pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air serta kekayaan alam didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesarnya demi kemakmuran rakyat, sehingga aktivitas kami tidak dianggap sebagai penambang tanpa izin," beber Dede.

Lebih jauh Dede menyatakan jika harapan perjuangan penambang rakyat sudah di depan mata.

"Tinggal tentunya kami sebagai masyarakat harus tahu diri untuk tetap mengikuti apa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, Undang-undang dan arahan dan petunjuk dari semua pihak," tandasnya.

BACA JUGA : Sedang Proses Verifikasi, Sukabumi Jadi Rule Model Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Nasional

Dede mengapresiasi kinerja APRI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah menandatangani usulan WPR di Kabupaten Sukabumi meliputi 5 Kecamatan diantaranya Simpenan, Waluran, Lengkong, Jampangkulon dan Ciemas.

Berdasarkan paparan dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, sambung Dede, kehadiran tim verifikasi yang di pimpin Dirjen Kementrian Mineral Batubara Republik Indonesia merupakan bukti nyata bahwa proses izin WPR telah ditempuh.

Disinggung awak media jika WPR ini berhasil terwujud, Dede menyatakan nantinya pemerintah daerah akan mendapat dua kerangka keuntungan, yakni dari sektor pajak yang sudah menjadi sebuah ketetapan bidang logam.

"itu akan menjadi pajak pendapatan daerah kabupaten Sukabumi.

"Disisi lain tetap kami berkomitmen bahwa hasil iuran berasal dari hasil kegiatan nambang berupa emas yang akan kami sumbangkan dan tentu ada kerangka yang disebut bantuan pihak ketiga yaitu dari warga penambang, tetap dengan akumulasi bila dari keseluruhan dua puluh ribu penambang persatu tahun kami bisa menyumbang minimalnya satu gram dengan hitungan sekitar 20 ribu gram (20 Kg) per tahun,semoga dengan ini seiringan dengan target rule model WPR tingkat nasional." beber Dede.(*)