Mulai Maret 2020 Seluruh Desa Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai

Sabtu, 29 Februari 2020 - 11:34 WIB
Mulai Maret 2020 Seluruh Desa Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai
Mulai Maret 2020 Seluruh Desa Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mencanangkan tata kelola keuangan desa menggunakan sistem transaksi non tunai untuk seluruh proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Langkah ini ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menciptakan tata kelola anggaran desa yang transparan dan akuntabel.

Hal ini ditegaskan dalam surat edaran bernomor 900/1523-DPMD yang menyatakan bahwa Bupati Sukabumi mengamanatkan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi untuk menerapkan transaksi non tunai pada APBDes sebagaimana sesuai Peraturan Bupati (Perbup) tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa pada tahun sebelumnya.

BACA JUGA : Disperkim Provinsi Jabar Kucurkan Anggaran 8,9 Milyar Bagi 525 Rutilahu di Kabupaten Sukabumi

Beberapa catatan penting dalam surat edaran tertanggal 28 Februari 2020 tersebut, diantaranya pemberlakukan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDes bagi seluruh Pemerintah Desa sudah mulai diberlakukan pada 2 Maret 2020.

"Transaksi yang wajib dilaksanakan secara non tunai meliputi penerimaan desa dengan jumlah paling sedikit 250 ribu rupiah.

"Untuk belanja desa terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan sosial Kepala Desa dan aparatur desa, tunjangan BPD, honorarium tim pelaksana kegiatan, operator, tenaga ahli, perjalanan dinas, kursus dan pengadaan barang atau jasa dengan jumlah paling sedikit satu juta rupiah," seperti dikutip TatarSukabumi.ID dari dokumen yang ditandatangani Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Sabtu (1/3/2020).

BACA JUGA : Peradi Sukabumi Gandeng STH Pasundan Cetak Advokat Dengan PKPA Angkatan V 2020

Hal penting lainya adalah, transaksi non tunai dapat dilakukan oleh Bank dengan menggunakan Standing Instruction Elektronik dan kelengkapan dokumen keuangan yang dapat diunduh pada aplikasi sistem informasi transaksi non tunai (Sitanti) tanpa menggunakan materai.

Dokumen tersebut berlaku sah sesuai ketentuan yang berlaku dan keabsahan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah desa.(*)