Antisipasi Korupsi Tingkat Desa, APH dan APIP Kumpulkan 381 Kades di Sukabumi

Selasa, 04 Februari 2020 - 18:27 WIB
Antisipasi Korupsi Tingkat Desa, APH dan APIP Kumpulkan 381 Kades di Sukabumi
Antisipasi Korupsi Tingkat Desa, APH dan APIP Kumpulkan 381 Kades di Sukabumi
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Kewenangan Perintah Desa dalam mengelola 10% dari APBN merupakan sebuah peluang sebuah tantangan yang harus dimaknai positif.

Atas dasar itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menggelar diseminasi pengawasan keuangan kepada 381 Kepala Desa dan Bendahara Desa se-Kab. Sukabumi, Selasa (4/2/2020).

Diseminasi yang dilangsungkan hingga  5 Februari besok diikuti oleh 762 Peserta melibatkan unsur Muspika serta auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD) Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA : Brutal! Warga Benteng Sukabumi Terkapar Dengan 5 Luka Bacok Diduga Oleh Geng Motor

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Dedi Sutadi disela pembukaan diseminasi mengatakan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.

Masih kata Dedi, kegiatan tersebut merupakan implementasi PP No 12 Tahun 2017 tentang pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Banyak permasalahan yang membuat lemahnya pemerintahan desa, serta membuat masyarakat tidak puas, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan desa.

Salah satu hal yang paling dominan adalah masalah pembangunan, oleh karena itu pemerintah Desa dituntut agar mampu melaksanakan pembangunan dengan baik, dilengkapi tata kelola keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Dedi, Selasa (4/2).

BACA JUGA : Sejumlah Warga Penerima Bantuan Pemerintah di Cibadak Saldonya Nol

Ditempat yang sama, Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Risbandi AR menambahkan bahwa masalah kerap muncul akibat pengelolaan dana yang belum sepenuhnya di pahami oleh para pelaksana di pemerintahan desa.

"Hal tersebut memungkinkan terjadinya kecurangan (fraud) yaitu penyimpangan, penggelapan aset dan rekayasa pelaporan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDesa.

"Potensi kecurangan ini perlu di antisipasi, dikendalikan dan diminimalisir bahkan dihilangkan," tegas Risbandi.

Diseminasi ini juga melibatkan narasumber jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Jajaran Kepolisian Polres Kota/ Kabupaten Sukabumi.

Pembahasan materi yang diberikan diantaranya pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, peran Kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengawasan keuangan desa.(*)