Dua Ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa di Sukabumi, KPU : Mereka Berhak Mendapat Hak Suara di Pilkada 2020

Kamis, 23 Januari 2020 - 14:42 WIB
Dua Ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa di Sukabumi, KPU : Mereka Berhak Mendapat Hak Suara di Pilkada 2020
Dua Ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa di Sukabumi, KPU : Mereka Berhak Mendapat Hak Suara di Pilkada 2020
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya  dua ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Hal ini diutarakan perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi dalam acara rapat koordinasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/1/2020).

Dalam rapat koordinasi sempat dibahas apakah nantinya para ODGJ tersebut akan memiliki hak pilih dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi yang dalam waktu dekat di gelar.

BACA JUGA : Fakta Mayat Tanpa Identitas di Perairan Ujung Genteng Sukabumi

Menanggapi hal ini, Divisi Teknis KPU Kabupaten Sukabumi, Budi Ardiansyah kepada TatarSukabumi.ID angkat suara.

"Kami ini mempunyai azaz dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu aksesibilitas, dalam rangka mengakomodir seluruh elemen masyarakat yang memiliki hak konstitusi.

"Mereka (ODGJ) bisa mendapat hak suara di Pilkada 2020, asalkan memenuhi syarat yang telah dikeluarkan Dinkes dan KPU," ujar Budi kepada TatarSukabumi.ID, Kamis (23/1).

BACA JUGA : 88 Rumah di Jampang Tengah Diterpa Puting Beliung

Namun demikian, sambung Budi, tidak semua ODGJ memiliki hak pilih, terdapat aturan yang nantinya menentukan apakah ODGJ tersebut layak menyumbangkan suara di Pilkada Sukabumi 2020 mendatang.

"Jadi pertanyaannya adalah alat ukur ODGJ, jadi bukan sembarangan orang gila di jalanan, tetapi ODGJ yang dianggap telah layak untuk memilih melalui Dinas Kesehatan.

"Bukan sembarang ODGJ, ya gak mungkin menyuruh ODGJ untuk memilih. Bahasanya telah terverifikasi (oleh Dinkes)  atau apalah, tapi yang jelas kami pasti akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk klasifikasi ODGJ tersebut." tegas Budi.(*)