UMK Sukabumi Naik Terhitung Januari 2020, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Akan Terus Pantau

Jumat, 03 Januari 2020 - 14:29 WIB
UMK Sukabumi Naik Terhitung Januari 2020, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Akan Terus Pantau
UMK Sukabumi Naik Terhitung Januari 2020, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Akan Terus Pantau
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Seiring dengan pergantian tahun, terhitung sejak 1 Januari 2020 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen.

Upah buruh Kabupaten Sukabumi yang awalnya Rp 2.791.016,23 di tahun 2019, naik menjadi Rp. 3.028.531,71 rupiah terhitung sejak Januari 2020 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil, nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman saat ditemui di Kantornya kepada TatarSukabumi.ID angkat suara.

"Sampai saat ini kita tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi ada keputusan gubernur," kata Dadang Budiman, Kamis (2/1/2020).

BACA JUGA : Marwan Hamami : Serikat Pekerja Pengusaha dan Pemkab Sukabumi Harus Sinkron

Namun menurut Dadang, saat ini timbul permasalahan lain, serikat buruh mempermasalahkan poin nomor tujuh (D) dari surat keputusan (SK) Gubernur nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tentang klausul penangguhan penetapan UMK 2020.

Didalam SK tersebut sambung Dadang, disebutkan bahwa dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit bersama pekerja (buruh/Serikat buruh) dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Artinya selama wacana ini masih berkembang terus, kendati secara administrasi sudah (selesai), tetapi ada keinginan dari teman-teman yang masih harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

"Bagi kita (Disnakertrans Kabupaten) pada prinsipnya kita normatif sesuai peraturan yang berlaku saja dan jika ada ketidakpuasan dari masing-masing (Buruh/Perusahaan) ada aturan-aturan yang harus disampaikan kepada pihak provinsi, semuanya harus terbuka dan pengaduannya bukan ke kita, harus langsung ke gubernur Jawa barat," beber Dadang Budiman.

BACA JUGA : Sah! Marwan Hamami Keluarkan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Sukabumi 2020 Naik 8,51 persen

Namun lebih jauh Dadang memastikan, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi akan terus memantau permasalahan UMK di Sukabumi.

"Intinya sampai sekarang kita akan memantau dengan pengawas ketenagakerjaan, terpenting gaji UMK sesuai keputusan gubernur mulai januari 2020 harus dilaksanakan," tegasnya.

BACA JUGA : Jika Kenaikan Upah Tidak Dikendalikan, Apindo : Tidak Mustahil Badai Tsunami PHK Melanda Sukabumi

Disinggung apakah Disnakertrans Kabupaten Sukabumi telah menerima laporan Perusahaan yang meminta penangguhan kenaikan UMK di Sukabumi, Dadang memastikan Pihaknya belum menerima laporan.

"Hingga kini kita belum miliki data
perusahaan yang merasa keberatan (penangguhan) membayar kenaikan UMK .

"Kami berharap, sebagai perwakilan pemerintah daerah nantinya jangan sampai dilematis antara perusahaan dengan buruh agar tetap berjalan kondusif seperti biasa dalam melaksanakan aktivitasnya." tutur Dadang. (*)