TatarSukabumi.ID - Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan Ikrar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersama dengan Seluruh Perangkat daerah di halaman Sekertariat Daerah Kabupaten Sukabumi usai melaksanakan Upacara hari Kesadaran Nasional, Rabu (17/10/2018), Kemarin.
Reformasi Birokrasi sendiri merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
BACA JUGA : Unik, Gerombolan Ratusan Lumba Lumba Terpantau di Perairan Palabuhanratu Sukabumi
Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Marwan Hamami, Bupati Sukabumi memimpin ucap ikrar menuturkan, "Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan merugikan semua pihak," jelas Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami usai ikrar berlangsung.
"Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertekad mewujudkan wilayah bebas korupsi serta menjadikan wilayah birokrasi yang bersih dan siap melayani," imbuh Bupati.
BACA JUGA : Bule Asal Belgia Ambil Sampah Setelah Acara Ciletuh Geopark Festival
Lanjutnya, komitmen tersebut dibangun sebagai upaya implementasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional.
"Kami mengajak aparatur sipil negara dan semua elemen masyarakat secara bersama untuk memerangi korupsi," lanjut Marwan Hamami.
Kepala bagian Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Teddy Rustandi, di tempat yang sama menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu menetapakan Zona integritas.
"Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," terang Teddy.
Sementra itu Daden Suhendi selaku Kepala Sub. Bagian Bina Keuangan Daerah menyampaikan bahwa secara teknis WBK di fungsikan sebagai management perubahan.
BACA JUGA : Polisi Buru Pelaku Teror Pelempar Batu ke Mobil Wartawan Pos Kota di Sukabumi
"Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja," ucap Daden Suhendi.
"Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik," lanjut Kepala Sub. Bagian Bina Keuangan Daerah.
Daden juga berharap melalui pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BACA JUGA : Rapat Paripurna ke 27 Tahun 2018, Hanya Dihadiri Setengah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Sumber : Humas Setda
Reporter : Asep M-Rhe
Editor : Ardi Kusuma
