Loading...

DPRD dan Dishub Kabupaten Sukabumi Masih Godok Raperda Baru Terkait Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Senin, 23 Maret 2020 - 13:29 WIB
DPRD dan Dishub Kabupaten Sukabumi Masih Godok Raperda Baru Terkait Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
DPRD dan Dishub Kabupaten Sukabumi Masih Godok Raperda Baru Terkait Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

TatarSukabumi.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi melakukan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Raperda ini nantinya diharapkan dapat menyempurnakan Perda sebelumnya yakni Perda Nomor 13tahun 2012.

Hal ini diungkap Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Agus Taufik saat ditemui di Gedung Pendopo Sukabumi.

"Memang perda nomor 13 tahun 2012 sudah seharusnya di evaluasi minimal tiga tahun," kata Agus, Senin (23/3).

BACA JUGA : Kepolisian Imbau Masyarakat Sukabumi Untuk Tidak Panic Buying

Lebih jauh Agus menjelaskan, Raperda tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang nantinya akan merevisi perda nomor 13 tahun 2012 ini dilakukan mengingat akan diterapkannya sistem baru yakni penggantian buku uji menjadi kartu pintar (smart card).

"Kita menyesuaikan dengan aturan dari kementerian perhubungan, bahwa dari buku uji yang selama ini diberikan kepada pemegang kendaraan, kelak akan diganti dengan kartu pintar (smart card)," jelas Agus.

Proses pembahasan draft Raperda ini, sambung Agus, telah disampaikan ke DPRD melalui bagian hukum dan HAM Setda Kabupaten Sukabumi.

"Sudah tiga kali kita bahas, dan bila tidak ada kendala dan jadwal ulang diagendakan minggu depan akan di paripurnakan.

Namun dengan kondisi penghentian agenda kegiatan sementara sesuai standar pencegahan penyebaran Covid-19, Dishub Kabupaten Sukabumi masih belum bisa memastikan apakah akan ada pergeseran jadwal pembahasan Raperda ini.

BACA JUGA : Longsor Timbun Rumah Warga Cibadak, Mengerikan! Seperti Ini Perjuangan Pemilik Rumah Luput dari Maut

"Setelah masuk pembahasan pansus di DPRD kita akan lakukan sosialisasi terhadap draft raperda terutama stakeholder menyangkut  pengujian kendaraan bermotor seperti Organda kemudian koperasi angkutan umum  yang sudah bermitra dengan dinas perhubungan kabupaten Sukabumi,"jelasnya.

Agus memastikan dengan Raperda baru akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus peningkatan bentuk pelayanan pengujian kepada masyarakat.

"Adapun untuk tarif retribusi dimungkinkan akan disesuaikan dengan kondisi sekarang." tandasnya.(*)