Loading...

Implementasi Perbup Pengembangan Dana Bergulir Masyarakat, UPK Minimalisir Rentenir dan Bank Emok di Sukabumi

Rabu, 18 Maret 2020 - 16:43 WIB
Implementasi Perbup Pengembangan Dana Bergulir Masyarakat, UPK Minimalisir Rentenir dan Bank Emok di Sukabumi
Implementasi Perbup Pengembangan Dana Bergulir Masyarakat, UPK Minimalisir Rentenir dan Bank Emok di Sukabumi

TatarSukabumi.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar rapat koordinasi bersama UPK (unit pengelola kegiatan) se-Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/3/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung management partisipatif dan kebijakan strategis UPK sebagai strategi pelestarian dan pengembangan salah satu program UPK yakni Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di Kabupaten Sukabumi.

Hal ini diungkap Andriansyah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Desa (PMD) pada DPMD Kabupaten Sukabumi, disela kegiatan.

BACA JUGA : Setiap Desa di Sukabumi Pakai Aplikasi Sitanti Setiap Transaksi Non Tunai

Kepada TatarSukabumi.ID Andriansyah menjelaskan sistem pengelolaan program DBM pada UPK memiliki azas dari, oleh dan untuk masyarakat.

"Artinya dana ini milik Masyarakat lalu dikelola oleh masyarakat serta hasilnya pun untuk masyarakat.

"Program DBM ini pemanfaatannya adalah sebagai pendanaan sosial sebesar 15 persen bagi kalangan rumah tangga miskin,10 persen untuk pengembangan kelembagaan pengelolaan DBM dan 5 persen digunakan peningkatan kapasitas ketrampilan kelompok bersama anggota SPP (Simpan Pinjam Perempuan)," jelas Andriansyah, Rabu (18/3).

BACA JUGA : Perda Pengelolaan Pasar Rakyat dan Tera Ulang Pemkab Sukabumi Akan Diterapkan di Halmahera Maluku

Pendanaan sosial dari UPK sambung Andriansyah, didapat dari penerapan pelayanan jasa pinjaman yang diputuskan nominalnya secara bersama dalam forum musyawarah antar desa (MAD) .

Dengan keluarnya Peraturan Bupati (perbup) nomor 79 tahun 2019 tentang pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat (DBM), kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir pergerakan praktek rentenir dan Bank Emok yang belakangan menuai banyak sorotan.

Dalam mensukseskan implementasi aturan tersebut kata Andriansyah, UPK di setiap kecamatan perlu melakukan review terhadap peraturan bersama kepala desa (MAD) sehingga operasional UPK dapat lebih optimal sebagai standar kompetensi dalam mencapai kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, beber Andriansyah.

"Dalam rakor ini dibahas pula tatacara sosialisasi kesetiakawanan sosial melalui penyadaran dalam membayar angsuran tepat waktu,  dan pemberian kesempatan kepada warga lain dalam pemanfaatan DBM.

"Hal lainnya adalah penguatan sikap gotong royong dengan menunaikan kewajiban membayar jasa pinjaman berarti kelompok dan anggota telah turut serta membiayai anggaran operasional, membangun gedung UPK, penambahan modal khususnya menanggung cadangan resiko." jelas Andriyansyah.(*)