Loading...

Suntikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bagi 152 Desa di Sukabumi, DPMD Ingatkan Kades Jangan Ganti Aparatur Desa

Selasa, 28 Januari 2020 - 21:11 WIB
Suntikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bagi 152 Desa di Sukabumi, DPMD Ingatkan Kades Jangan Ganti Aparatur Desa
Suntikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bagi 152 Desa di Sukabumi, DPMD Ingatkan Kades Jangan Ganti Aparatur Desa

TatarSukabumi.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi melaksanakan diseminasi, akselerasi dan penguatan status perkembangan desa dan desa perbatasan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, di Aula Pendopo Sukabumi, Selasa (28/1/2020).

Dalam sambutannya, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana mengatakan, 152 Desa nantinya akan mendapat bantuan keuangan khusus (BKK) sebagai upaya untuk meningkatkan status desa tertinggal sekaligus mendongkrak Indeks Desa Membangun (IDM).

"Peruntukannya (BKK), sesuai dengan parameter yang ada di desa masing-masing, jadi mungkin setiap desa akan berbeda jumlah bantuan keuangan untuk apa dan lain sebagainya.

"Maksud penetapan BKK (bantuan keuangan khusus) adalah secara efektif bisa mengentaskan sisi lemah yang dialami dari masing-masing desa, sehingga diharapkan bantuan ini akan efektif mendongkrak atau mempertahankan IDM," ungkap Thendy, Selasa (28/1).

BACA JUGA : Suspect Corona di Sukabumi, Marwan : Kami Sudah Siapkan Ruang Isolasi

Dalam pemaparannya, Thendy Hendrayana meminta Kepala Desa yang baru dilantik untuk tidak merombak aparatur desa yang telah ada.

"Kami sarankan agar menahan diri untuk me reshuffle kabinetnya. Sebab bulan januari februari para kades sangat memerlukan perangkat staf yang berpengalaman dalam rangka mempertanggung jawabkan APBDesa atau bantuan keuangan lainnya,  selanjutnya bulan depan kita juga sedang menyusun APBDes baru.

"Hal tersebut sangat mungkin bisa lancar sepanjang dilaksanakan oleh perangkat desa yang berpengalaman, orang baru belum tentu mampu melaksanakan itu.

"Kami khawatir pada awal roda pemerintahan kades baru akan tergangu sekaligus mengganggu pihak DPMD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," beber Thendy.

BACA JUGA : Kelanjutan Video Viral Kades Kecamatan Cisaat, Bawaslu Sebut Ada Sanksi Pidana Kurungan dan Denda

Hal penting lain yang Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi harapkan, sesuai dengan Permendes (PDTT) nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas pembangunan desa, maka di tahun 2020 pemerintah Desa dapat mewujudkan terobosan dalam pelayanan kepada masyarakat berbasis digital.

"Dari 381 desa (di Sukabumi) baru 3 desa yang sudah melaksanakan desa digitalisasi (Dedi) pelayanan desa. Digitalisasi hari ini, merupakan satu kebutuhan, masyarakat dan para kadus sudah memiliki HP android, tinggal bagaimana caranya di desa terdapat piranti sekaligus operator yang mampu memberikan pelayanan secara digital.

Diakhir pemaparannya, Kepala DPMD sempat menyinggung permasalahan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang cukup tinggi di Sukabumi.

Thendy berharap dalam penggunaan Dana Desa (DD), pemerintah desa berkenan untuk mengalokasikan anggaran untuk rehab rutilahu.

"Hari ini berdasarkan data, di kabupaten Sukabumi masih terdapat banyak rumah saudara kita yang kurang beruntung kurang lebih sampai 16 ribu (rutilahu kalau tidak salah.

"Bila 381 desa masing-masing lakukan rehab satu rumah berarti dalam satu tahun sebanyak 381 rutilahu yang diperbaiki.

"Terlebih bila dalam satu tahun Pemdes mengalokasikan untuk beberapa kedusunan, maka dalam satu tahun rutilahu Yang diperbaiki bisa seribu unit." tandasnya.(*)