Hati-hati! Kades Baru Rombak Aparatur Desa Bisa Kena Sanksi Tahan ADD

Senin, 16 Desember 2019 - 12:32 WIB
Hati-hati! Kades Baru Rombak Aparatur Desa Bisa Kena Sanksi Tahan ADD
Hati-hati! Kades Baru Rombak Aparatur Desa Bisa Kena Sanksi Tahan ADD
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - 225 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi pada 13 Desember 2019 lalu secara resmi dilantik oleh Bupati Sukabumi, Marwan Hamami untuk masa periode 6 tahun kedepan.

Bupati Sukabumi meminta kepala desa yang telah dilantik untuk bisa melaksanakan tugas pembangunan yang tidak hanya sebatas di desanya saja, namun lebih luas seorang Kades mampu bersinergi dalam membangunan Kabupaten Sukabumi.

"Ketika mereka tidak kompak bersatu akan sulit untuk membangun. Minimalnya mereka bisa berpikir dengan visi yang sama hingga capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi secara global bisa terealisasi," kata Marwan Hamami belum lama ini.

BACA JUGA : Isu Penghentian Pembiayaan Kesehatan Keluarga Miskin, Dirut RSUD Sekarwangi Cibadak Angkat Suara

Marwan menegaskan, seluruh Kepala Desa harus bisa menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sukabumi secara utuh.

"Sekarang jangan ada kepala desa berpikir sewang-sewangan (sendiri -sendiri) dan jangan berpikir asa duit urang (merasa uang pribadi).

"Insha'allah selanjutnya mereka bisa
berbicara tentang masyarakat Sukabumi bukan hanya masyarakat desa saja, bekerjalah secara baik kembangkan potensi sesuai aturan," tegas Marwan.

BACA JUGA : Bayi Perempuan Ditemukan di Leuwi Pariuk Sukabumi

Disinggung awak media, apabila Kepala Desa yang baru saja dilantik melakukan perombakan aparatur staf desa, Marwan angkat suara.

"bila ada kades me-rotasi atau mengganti staf desa tanpa dasar, nanti ADD akan kita tahan terlebih dahulu." tandasnya.

Pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi diperkuat Dedi Kusnadi, selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Desa (Adpemdes) pada DPMD Kabupaten Sukabumi, Dedi memastikan Kades terpilih tidak bisa serta merta mengganti aparatur staf desa dimasa baru jabatannya.

"Saya kira kepala desa baru tidak bisa begitu saja menggantikan staf perangkat desa, berdasarkan peraturan bupati nomor 114, disebutkan bahwa pergantian staf perangkat desa harus dipelajari dan sesuai aturan selama kurang lebih enam bulan  kinerja staf perangkat desa yang ada.

"Bilamana staf desa yang ada tidak sesuai harapan, kepala desa tidak boleh semena-mena tetap harus melalui proses." tegas Dedi.(*)