BPD Minta Gaji Tunjangan Naik, Adjo Sardjono : Keuangan Daerah Sedang Sulit

Jumat, 29 November 2019 - 12:31 WIB
BPD Minta Gaji Tunjangan Naik, Adjo Sardjono : Keuangan Daerah Sedang Sulit
BPD Minta Gaji Tunjangan Naik, Adjo Sardjono : Keuangan Daerah Sedang Sulit
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Forum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, Jum'at (28/11).

Kepada awak media usai pertemuan yang berlangsung di Gedung Pendopo Sukabumi, Adjo Sardjono menjelaskan, dalam pertemuan ini Asosiasi BPD menyampaikan aspirasi dan usulan peningkatan tunjangan (gaji) di tahun anggaran 2020.

Lebih jauh jelas Adjo, BPD meminta agar besaran tunjangan menyesuaikan sesuai jumlah anggota BPD yang berbeda setiap Desa.

"Tidak flat seperti tahun sebelumnya, nilai tunjangan tahun sebelumnya dikisaran 2,3 juta untuk seluruh desa, padahal jumlah anggota BPD-nya variatif ada yang berjumlah 5,7,9 sampai 11 orang," jelas Adjo Sardjono, Kamis (28/11).

BACA JUGA : Rekruitmen Panwascam Bawaslu Kabupaten Sukabumi Pecahkan Rekor Pelamar Terbesar di Indonesia

Untuk mengakomodir peningkatan tunjangan aparatur perangkat daerah Pemkab Sukabumi, Perangkat Desa dan usulan tunjangan BPD dinilai cukup tinggi.

Adjo mengaku keuangan daerah sedang dalam keadaan cukup sulit, namun Pemkab Sukabumi akan mencoba merancang yang terbaik untuk BPD.

"Dibutuhkan tambahan dana yang cukup besar, minimal berkisar 32 Milyar, kita baru merancang sekitar 15 Milyar di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

"Semoga nanti bisa diatur proposional sekalipun tidak bisa terpenuhi sesuai harapan BPD paling tidak ada peningkatan," beber Adjo.

BACA JUGA : Fakta! Perangi Rentenir dan Bank Keliling BUMDes di Cibadak Kasih Pinjam Uang Dengan Aset 1,6 Milyar

Disinggung kinerja BPD selama ini, Adjo menilai masih ada yang belum optimal bekerja.

"Ada yang optimal, ada yang kurang, semoga ke depan bisa meningkatkan tugas pokok fungsinya. Untuk tunjangan bila sepenuhnya mengandalkan sumber anggaran dana desa (ADD) tidak akan terpenuhi, harus dicari sumber lain khususnya bersumber dari pendapatan asli desa (PADes)" tandasnya.

Halaman Selanjutnya >>>>