Marwan Hamami : Tahun 2020 ADD Terkonsentrasi Pada Pemberdayaan SDM Kaum Milenial

Minggu, 17 November 2019 - 10:30 WIB
Marwan Hamami : Tahun 2020 ADD Terkonsentrasi Pada Pemberdayaan SDM Kaum Milenial
Marwan Hamami : Tahun 2020 ADD Terkonsentrasi Pada Pemberdayaan SDM Kaum Milenial
Banner Dalam Artikel

TatarSukabumi.ID - Bupati Sukabumi, Marwan Hamami bidik Kepala Desa harus memiliki jiwa visioner sekaligus memiliki pemikiran maju dalam menjawab seluruh tantangan untuk Sukabumi yang lebih baik lagi.

Di tahun 2020 mendatang, Bupati Sukabumi menegaskan jika ADD (Anggaran Dana Desa) harus terkonsentrasi pada pemberdayaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti yang telah dicanangkan oleh Pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo.

Sehingga diperlukan kepala desa yang memiliki wawasan, sekaligus memberikan ruang, terutama kepada kaum milenial dalam perspektif program pemberdayaan, sehingga kaum milenial bisa memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain.

Hal ini ditegaskan Marwan Hamami, saat melaksanakan pencoblosan kepada desa di Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bersama istri Yani Jatnika Marwan, Minggu (17/11/2019).

BACA JUGA : Nasib Suami Istri Calon Kades Tanpa Lawan Kandidat Lain di Sukakersa Sukabumi

"Sesuai pesan bapak Presiden kemarin,  dari dana-dana yang dimiliki (Desa)   harus bisa mengoptimalkan SDM, sehingga nanti tidak ada kaum milenial yang tidak memiliki keterampilan dasar, karena tahun 2020 adalah tahun sumber daya manusia," kata Marwan, Minggu (17/11)

Nantinya, sambung Marwan, Desa harus bisa melakukan sinkronisasi seluruh program pembangunan baik dengan Pemerintah Daerah, Provinsi hingga Pemerintah Pusat.

"Harus sinkron, jangan hanya karena Desa punya Undang-undang desa, nanti kita akan bimtek," jelas Marwan.

BACA JUGA : Kapolres Sukabumi Siapkan Dokpol Disetiap Desa Penyelenggara Pilkades  Serentak Kabupaten Sukabumi

Ditempat yang sama, Bupati Sukabumi menjelaskan, dalam rapat koordinasi nasional bersama Presiden Joko Widodo belum lama ini, Presiden menginstruksikan akan menghapus sejumlah regulasi baik undang-undang, Permen, Pergub, Perda hingga Perdes yang hampir sama namun cenderung mempersulit percepatan pembangunan maupun investasi.

"Kita kemarin seluruh Indonesia dikumpulkan (Presiden) untuk berpikir sama dalam melakukan percepatan pembangunan," ungkapnya.(*)